Ledakan Amunisi
Tantang Maut di Garut Demi Uang Rp 6 Ribu, Pihak Desa Bantah Warga Memulung
Sebanyak 13 orang tewas dalam tragedi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) pagi.
TRIBUN-TIMUR.COM, GARUT - Sebanyak 13 orang tewas dalam tragedi ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) pagi.
Dari 13 korban, empat diantaranya anggota TNI dan sembilan orang merupakan warga sipil.
Warga yang menjadi korban diduga merupakan warga yang mencari serpihan sisa ledakan.
Heri Supriyadi (47) warga sekitar menuturkan, setiap TNI melakukan pemusnahan amunisi, pasti ada warga yang mengambil serpihan sisa amunisi untuk dijual.
Meski begitu, pihak TNI sudah melakukan imbauan terlebih dahulu.
"Betul, jadi warga ambil serpihan itu dan sama warga itu serpihannya dijual dan itu pun juga dihimbau dulu sebelum diambil," tuturnya, Selasa(13/5).
Heri mengatakan bahwa sisa amunisi yang berupa kuningan, besi, dan aluminium tersebut bisa dijual hingga Rp 6 ribu per kilogramnya.
"Kalau dijual harganya lumayan, tapi kalau besi perkilonya dihargai sekitar Rp 5 sampai Rp 6 ribu perkilonya,"
"Untuk kuningan dan aluminium lebih tinggi harganya," katanya.
Meski begitu, petugas telah mengingatkan untuk tak mendekat terlebih dahulu selama beberapa jam ke pusat ledakan.
"Kan tanah panas, kalau sudah ledakan didiamkan dulu beberapa jam. Kalau yang nurut sama himbauan petugas ada, mungkin ada juga warga yang nakal, nggak dengerin imbauan petugas," kata Heri.
Doni David, Aparatur Desa Sagara Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat membantah warga memulung sisa ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI.
Menurut David, TNI memang melibatkan warga dalam pemusnahan amunisi kedaluwarsa tersebut.
Keterangan tersebut disampaikan Doni menanggapi video berdurasi 44 detik yang menampilkan korban Rustiawan. Rustiawan terlihat memegangi dan memeriksa objek yang tampak seperti amunisi atau proyektil.
Ia duduk di tanah dengan posisi membungkuk.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.