Gubernur Sulteng Anwar Hafid: Negeri Hancur karena Tambang, Hasilkan Rp500 T Bagi Hasil Rp200 M

Menurut Anwar, industri pertambangan harus menguntungkan daerah penghasilnya, namun kenyataannya, banyak yang merasa terabaikan.

Chairman Rabu Hijrah, Phirman Rezha, yang juga merupakan putra Sulawesi Tengah, mendukung pernyataan Gubernur Anwar. 

Phirman menekankan pentingnya perbaikan sistemik agar rakyat di daerah penghasil bisa merasakan manfaat dari kekayaan alam mereka.

"Tambang itu pasti akan habis. Tapi kalau selama proses eksploitasi rakyat tidak merasakan dampak positif yang signifikan, maka merekalah yang paling dirugikan. Negara harus hadir untuk mensejahterakan rakyatnya," ujar Phirman dengan tegas.

Phirman juga mendesak pemerintah pusat untuk merevisi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan bisa lebih adil dan proporsional untuk daerah penghasil.

Ia menekankan pentingnya menjadikan model PT Vale sebagai contoh distribusi yang lebih berpihak kepada daerah.

"Belajarlah dari model PT Vale. Ini soal keadilan fiskal. Jangan sampai daerah penghasil hanya jadi penonton dari perusakan alam mereka sendiri," tambah Phirman.

Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, Phirman berharap evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pertambangan nasional, serta mendorong kebijakan yang lebih adil, menjamin keterlibatan pemerintah daerah, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

"Isu ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, di mana kepentingan ekonomi harus selalu berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan daerah," pungkas Phirman.(*)