BREAKING NEWS: Demo May Day 2025, Mahasiswa UNM Blokade Jl Ap Pettarani Makassar

Apalagi banyak yang menyepelekan profesi buruh, padahal mereka adalah tulang punggung di keluarga masing-masing. 

"Ini jadi bahan evaluasi kita apakah para buruh mendapatkan perlindungan, apakah mereka diperlakukan manusiawi saat bekerja, setidaknya itu menjadi gambaran yang harus kita tindaklanjuti terkait nasib buruh," jelasnya. 

Selama di Komisi D, Ketua Fraksi Nasdem Makassar tersebut mengaku pernah menerima beberapa aduan buruh terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Selain itu DPRD juga terus mengawal pemberian jaminan sosial bagi pekerja rentan. 

DPRD mengusulkan agar seluruh pekerja rentan di Makassar bisa mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). 

"Saat ini baru 50 persen tenaga kerja rentan yang didaftarkan sebagai peserta BPJS, makanya kami usulkan tahun depan sudah teranggarkan dengan estimasi Rp14 miliar untuk seluruh pekerja rentan," paparnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Muchlis Misbah menyampaikan, antara buruh, industri dan pemerintah harus menjalin komunikasi yang baik untuk kesejahteraan buruh. 

Yang paling penting kata legislator Hanura Makassar ini, perhatian terhadap para buruh bukan hanya dilakukan saat May Day, tetapi harus berkelanjutan. 

Selain itu, legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan industri maupun pemerintah yang tidak pro rakyat. 

"Kemarin kita sempat mendapat laporan terkait kontrak berulang yang dilakukan oleh industri kepada karyawan.  Kontrak berulang dilakukan untuk menghindari kewajiban industri terhadap hak buruh," ungkapnya. (*)