Warga Bontominasa Desak Polres Bulukumba Periksa Kades Terkait Dugaan Korupsi

TRIBUN-TIMUR.COM - Puluhan warga Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Bulukumba, Rabu (30/4).

Mereka menuntut agar Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres segera memeriksa Kepala Desa Bontominasa, Lukman, yang diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap mereka secara langsung kepada Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Iptu Muh Ali Koordinator aksi, Muh Asri Pato, mengungkapkan sedikitnya tujuh dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Lukman.

Asri menyebut, Pemerintah Desa Bontominasa telah menganggarkan penambahan daya listrik dan penggantian pipa program Pamsimas.

Namun, hingga kini realisasinya tidak sesuai.

“Daya belum ditambah dan pipa hanya diganti sebagian, padahal sudah dianggarkan dalam APBDes,” ujar Asri.

Dugaan lainnya adalah terkait perbaikan jalan tani yang disebut telah menyedot anggaran sebesar Rp 40 juta, namun pekerjaan di lapangan hanya berlangsung dua hari.

“Ini tidak masuk akal. Kami mendesak Tipikor dan Inspektorat Kabupaten turun langsung memeriksa,” tegasnya.

Tuntutan lainnya mencakup pengadaan Mobil Sehat Desa Bontominasa, yang disebut menggunakan dana pribadi Kepala Desa namun tidak transparan.

Asri meminta agar pengadaan tersebut diaudit.

Massa juga menyoroti bantuan ternak sapi untuk warga pra sejahtera yang baru diketahui sebagai bantuan pemerintah setelah adanya audit kabupaten.

Pembangunan jalan tani di Ballatinggia juga menuai sorotan karena masyarakat dipungut Rp 500 ribu, padahal proyek tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah desa.

Selain itu, warga mempertanyakan pengelolaan usaha BRILink atas nama Bumdes yang hingga kini belum memiliki laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun masyarakat.

Tak berselang lama setelah unjuk rasa itu, sekelompok warga lain yang mendukung Kepala Desa Lukman turut datang ke Polres Bulukumba.

Mereka meminta aparat penegak hukum tetap profesional dalam menangani laporan yang disampaikan.