Nasib Ashari Dalam Rapat Terakhir Bareng DPRD Sulsel, Dikritik Keras Soal Anggaran Sebelum Mundur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebelum mengajukan pengunduran diri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ashari Fakhsirie Radjamilo, menghadiri rapat kerja bersama Komisi B DPRD Sulsel.

Dalam rapat tersebut, Ashari Fakhsirie Radjamilo dikritik keras terkait anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulsel.

Utamanya anggaran terkait pemberdayaan UMKM di Sulsel.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (8/4/2025) di Gedung DPRD Sulsel ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel untuk Tahun Anggaran 2024. 

Komisi B DPRD, yang membidangi perekonomian, menyoroti anggaran sebesar Rp15,7 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Anggaran tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung yang signifikan bagi para pelaku UMKM.

Di mana, anggaran tersebut seharusnya menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Rapat kerja itu dipimpin langsung Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B, Heriwawan, menyoroti penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Politisi Partai Demokrat itu menyayangkan bahwa anggaran sebesar Rp15,7 miliar lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional.

Terlebih tanpa adanya anggaran yang secara langsung menyentuh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

"Artinya, tidak ada sedikit pun anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Wawan sapaan Heriwawan.

Ia merinci bahwa dari total anggaran tersebut.

Sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air.

"Saya melihat anggaran ini tidak ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air," tambahnya.