Ternyata Ada Perda Mangkrak di Makassar, Disahkan 2012 Tapi Belum Ada Perwali Hingga April 2025

“Ayo kita dialog. Kalau dibutuhkan kajian akademik, kami siap lakukan. Apalagi sudah ada undang-undang pesantren, sudah ada perda di provinsi tinggal pemerintah kotanya,” jelas Hasan Pinang.

Menurut mantan Ketua BKPRMI Kota Makassar itu menilai,mangkraknya Perda Nomor 1 Tahun 2012 hanya persoalan teknis.

Perda Nomor 1 2012

Perda ini dibentuk sebagai respons atas rendahnya tingkat literasi baca tulis Al-Qur’an di kalangan pelajar dan masyarakat umum pada awal 2010-an. Kala itu, sejumlah survei pendidikan agama menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah dasar dan menengah di Makassar belum mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar.

Menyadari kondisi tersebut, DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota, serta didukung berbagai ormas keagamaan seperti MUI, BKPRMI, dan NU, menginisiasi penyusunan regulasi yang mewajibkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an sebagai bagian dari pendidikan dasar keagamaan.

Proses penyusunan perda ini berlangsung sepanjang 2011 hingga awal 2012 melalui serangkaian rapat dengar pendapat, konsultasi publik, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda ini mewajibkan setiap lembaga pendidikan formal dan nonformal untuk memperkuat pembelajaran Al-Qur’an, serta mengatur dukungan terhadap Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang ada di lingkungan masyarakat.(*)