Evaluasi Mudik Lebaran 2025, Golkar Beri 4 Catatan Kritis

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025 yang dinilai berjalan lebih lancar dibanding tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Korlantas Polri, BMKG hingga Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Tercatat mobilitas masyarakat selama mudik 2025 mencapai 154,62 juta.

Koordinasi antarsektor dinilai berhasil, ditandai penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 34,31 persen dari 7.064 kasus pada 2024 menjadi 4.640 kasus tahun ini.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengapresiasi pengelolaan arus mudik di Pelabuhan Merak Bakauheni.

Menurutnya, PT ASDP berhasil memperbaiki manajemen, menerapkan sistem tiket satu harga, mencabut tarif ekspres, serta memberi diskon tarif reguler bagi kendaraan penumpang selama periode Lebaran.

Meski demikian, Hamka B Kady menyampaikan sejumlah catatan kritis atas pelaksanaan mudik tahun ini.

Ia menyoroti belum meratanya pelaksanaan ramp check terhadap kendaraan angkutan yang dinilai sangat penting untuk menjamin keselamatan pemudik.

"Ramp check harus menyeluruh. Ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.

Hamka B Kady juga mengungkapkan kekhawatirannya masih maraknya praktik travel gelap yang membahayakan keselamatan penumpang.

Ia menilai perlu penertiban tegas terhadap angkutan ilegal tersebut.

Catatan ketiga menyangkut pelanggaran pengguna jalan di perlintasan sebidang yang masih sering terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

Salah satu contohnya adalah insiden pada 8 April 2025, ketika Kereta Commuter Line Jenggala menabrak truk kayu di Sidoarjo, menyebabkan seorang masinis meninggal dunia.

Ia meminta PT KAI untuk mengambil langkah hukum atas insiden tersebut.

Terakhir, Hamka mempertanyakan efektivitas program diskon tiket penerbangan.