Kasus PPDS Anestesi, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar Sidak Instalasi Farmasi RS Hasan Sadikin Bandung

TRIBUN-TIMUR.COM - Menyikapi mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan obat anestesi oleh oknum peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Prof Dr Taruna Ikrar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Sidak ini merupakan langkah cepat BPOM dalam merespons kekhawatiran publik sekaligus memastikan sistem pengelolaan obat di rumah sakit pendidikan berjalan sesuai dengan regulasi.

Obat-obatan keras seperti anestesi menjadi fokus utama dalam kunjungan tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan obat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah sesuai dengan standar keamanan dan tata kelola yang ketat. Ini penting demi keselamatan pasien dan integritas profesi medis,” ujar Taruna Ikrar di sela-sela kunjungan, Jumat (18/4/2025), dalam siaran persnya.

Dalam sidak tersebut, tim BPOM melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pencatatan, distribusi, dan penyimpanan obat di Instalasi Farmasi RSHS.

Baca juga: ITB Dukung Konsep ABG Kepala BPOM Taruna Ikrar

Kepala BPOM juga berdialog langsung dengan manajemen rumah sakit dan jajaran farmasi untuk memberikan arahan serta memperkuat koordinasi pengawasan.

Lebih lanjut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM akan terus meningkatkan sinergi dengan rumah sakit pendidikan, institusi kesehatan, dan perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan serta edukasi terkait penggunaan obat.

“Langkah tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran. Kami tidak ingin ada celah sedikit pun dalam pengawasan obat-obatan, apalagi yang menyangkut keselamatan nyawa pasien,” tegasnya mengatakan.

BPOM RI berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan obat di semua lini pelayanan kesehatan.

Selain itu, BPOM mendorong rumah sakit pendidikan seperti RSHS Bandung menjadi contoh dalam pengelolaan farmasi yang akuntabel dan transparan.(*)