Utang DBH Pemprov Sulsel Tersebar saat Efisiensi Anggaran, Besarannya Beda-beda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) masih terjerat utang Dana Bagi Hasil (DBH) 2024.

Utang DBH Pemprov Sulsel tersebar ke pemerintah Kabupaten/Kota, besarannya pun beragam.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Setiawan Aswad memastikan utang DBH tidak terkena efisiensi.

Setiawan mengaku besaran DBH dipengaruhi pendapatan pemerintah pusat.

Hanya saja, penyalurannya melalui kas Pemprov Sulsel sebelum di transfer ke daerah.

"DBH itu sudah ada besarannya jadi satu DBH kan dipengaruhi kondisi pendapatan pusat, DBH sudah ada perhitungannya jadi yang kewajiban provinsi kepada Kab/kota. Itu sudah kuat komitmen pak Gubernur untuk memenuhi," kata Setiawan Aswad pada Sabtu (13/4/2025).

Terkait progres pembayarannya, Pemprov Sulsel harus menyicil.

Sebab Pemprov harus memperhatikan alur kas di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

"Iya kita sudah mulai cicil, misalnya pajak rokok ada tenggat waktu dibayarkan, yang lain sudah dijadwalkan pembayaran sesuai kemampuan fiskal daerah," lanjutnya.

Setiawan memastikan sudah ada jadwal pembayaran yang disusun sepanjang tahun 2025.

Tak hanya utang DBH 2024, pembayaran DBH 2025 juga dijadwal.

"(Sisa utang) Ada 5, ada 6 bulan. Kita sudah jadwalkan tahun ini dibayar, disamping tahun ini, ada hak kab/kota DBH dibayarkan," jelas Setiawan.

Sebelumnya diberitakan, BKAD sudah mengalokasikan anggaran Rp 2,3 Triliun untuk membayar DBH.

Alokasi ini dianggarkan untuk membayar DBH 2024 sekaligus DBH 2025.

Pemprov Sulsel memang sedang melakukan finalisasi perhitungan efisiensi anggaran.

"Sementara proses finalisasi," tegas Sulsel Setiawan Aswad.

Efisiensi ditargetkan merelokasi anggaran Rp 1,5 Triliun.

Sehingga anggaran sebesar itu dapat diformulasikan ulang menjadi program yang lebih bermanfaat ke masyarakat.

"Ditarget itu, mudah-mudahan dengan efisiensi itu kita bisa mencapai ruang fiskal yang efisien dalam artiannya reorientasi dan realokasi, begitu dicoba efisiensinya, selanjutnya realokasi," kata Setiawan.

Setiawan mengakui semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasti terdampak.

Sederhananya, perhitungan perjalanan dinas pasti dipotong seluruh OPD.

Sebab ini sudah menjadi perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz