Jembatan Salokaraja Segera Diperbaiki, Pemkab Soppeng Siapkan Anggaran Rp 4,3 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengalokasikan Rp 4,3 miliar untuk perbaikan Jembatan Salokaraja yang terputus.

Jembatan yang berada di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata ini ambruk diterjang banjir yang melanda pada Sabtu (21/12/2024).

“Kita akomodir itu (perbaikan Jembatan Salokaraja) dari APBD.  Anggarannya Rp 4,3 miliar,” ungkap Bupati Soppeng, Suwardi Haseng saat ditemui Tribun-Timur.com di Jl Racing II, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu (19/3/2025).

Ia menyampaikan, Jembatan Salokaraja akan dibangun ulang tahun ini. Panjangnya sekira 20 meter.  

Jembatan Salokaraja menjadi atensi Pemkab Soppeng lantaran akses vital bagi masyarakat di sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Ganra ke pusat Kota Watansoppeng.

Masyarakat terdampak di antaranya, Mattoanging, Tellang, Labokong, Kajuara, Kabaro, Enrekeng, Paowe dan Ganra.

Saat ini masyarakat hanya melewati jalan darurat yang menyeberangi aliran sungai.

Baca juga: Dana Alokasi Khusus Soppeng Terpangkas Rp80 Miliar, Perbaikan Jalan dan Irigasi Terdampak

Namun, jika air tinggi jalan tersebut tak bisa dilewati kendaraan.

Tak ayal, masyarakat harus memutar jauh untuk menuju ke pusat kota, yakni lewat Belo atau Tajjuncu.

“Perbaikannya sangat penting karena akses terdekat ke kota,” ucap Suwardi Haseng.

Sebelumnya, diberitakan seorang pengendara, Radinal meminta instansi terkait untuk langkah cepat atasi Jembatan Salokaraja yang putus.

Perbaikan jembatan harus segera dilakukan. Pasalnya, jembatan ini sangat vital bagi warga di beberapa desa/kelurahan ke pusat kota.

"Jangan sampai dibiarkan begitu saja, kasihan warga. Semoga ada perbaikan segera," katanya beberapa waktu lalu.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Soppeng bisa menggunakan dana darurat untuk perbaiki jembatan.

Apalagi, jembatan terputus karena banjir yang menerjang beberapa waktu lalu.

"Gunakan dana darurat, saya kira itu langkah cepat bisa diambil pemerintah," ucapnya. (*)