Revisi UU TNI: Usia Jenderal Antara 60-63 Tahun, Panglima-Kepala Staf Bisa Diperpanjang 2 Kali

TRIBUN-TIMUR.COM- Draft revisi undang-undang Tentara Nasional Indonesia ( revisi UU TNI ) beredar luas, Rabu (19/3/2025). 

Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi Satu DPR RI dan pemerintah.

Salah satu yang menjadi pokok pembahasan utama adalah usia pensiun dari prajurit TNI. 

Seorang perwira menengah dengan jabatan maksimal kolonel pensiun 58 tahun. 

Sementara itu, Jenderal pensiun di atas 60 tahun. 

Seorang prajurit bintang 1 pensiun pada usia 60 tahun. 

Sementara itu, prajurit bintang 2 pensiun pada usia 61. 

Sementara itu, prajurit bintang 3 pensiun pada usia 62. 

Kemudian untuk jabatan jenderal atau kepala staf bisa pensiun saat usia mencapai 63 tahun. 

Berikut isi draft undang-undang TNI: 

Pasal 53

(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun.

(2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 

b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

c.perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan

e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.

(3) Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Ketentuan mengenai perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun.

(6) Khusus bagi perwira yang telah memasuki usia pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira komponen cadangan dalam rangka mobilisasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bisa Bertugas di BNN

Salah satu poin penting dalam revisi undang-undang Tentara Nasional Indonesia ( revisi UU TNI ) adalah penempatan anggota di luar struktur. 

Dulu TNI bisa ditempatkan di 15 kementerian atau lembaga di luar struktur TNI. 

Kini, anggota TNI bisa bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga (K/L) tertentu. 

Dalam RUU TNI terkini, prajurit disebutkan dapat menempati 16 kementerian/lembaga atas permintaan pimpinan. (Lihat daftarnya pada akhir berita)

Selain itu, anggota TNI bisa menempati struktur di Badan Sandi atau Siber.

Kritik Imparsial

Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, yang menilai proses pembahasan revisi ini minim transparansi dan terkesan ditutup-tutupi dari publik.

"Sampai hari ini, kami sama sekali tidak pernah melihat draf resmi revisi UU TNI yang dibahas DPR dan pemerintah. Seolah-olah DPR sengaja menyembunyikan draf itu dari publik," tegas Hussein kepada Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Hussein menilai kondisi ini berbahaya karena membuka ruang bagi pengembalian dwifungsi TNI secara halus, di mana prajurit aktif berpotensi kembali masuk ke ranah sipil.

"Kekhawatiran kami, revisi ini malah membuka jalan bagi TNI aktif menduduki jabatan-jabatan sipil di luar kementerian pertahanan. Itu jelas langkah mundur dari semangat reformasi," lanjutnya.

Hussein juga mengkritik DPR yang terkesan abai terhadap partisipasi publik. 

Menurutnya, pembahasan revisi banyak dilakukan tertutup di hotel-hotel mewah, jauh dari pantauan masyarakat.

Duduki Lembaga Sipil 

Lembaga sipil yang diduduki TNI bertambah Selain kewenangannya ditambah, lembaga negara yang bisa diduduki anggota TNI aktif juga diusulkan ditambah menjadi 16. 

Hasanuddin mengatakan, saat ini terdapat 10 lembaga yang bisa diduduki TNI aktif. 

Menurutnya, dalam pembahasan pemerintah dengan DPR semula ditambah lima lembaga. 

Jumlah itu kemudian berkembang menjadi 16 lembaga. 

"Mungkin sudah tahu ya teman-teman, sekarang ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan," ujar Hasanuddin. 

Meski demikian, kata Hasanuddin, terdapat aturan yang manyatakan prajurit TNI aktif harus mengundurkan diri jika ingin menjabat. 

"Soal penempatan prajurit TNI di tempat lain di luar yang 16 itu tetap harus mengundurkan diri. Jadi kalau itu sudah final," tuturnya.

Berikut ini isi Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 RUU TNI:

Pasal 47

(1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, search and rescue (sar) nasional, narkotika nasional, pengelola perbatasan, kelautan dan perikanan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

(2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Berdasarkan Pasal 47 tersebut, prajurit aktif TNI dapat menjabat di 16 kementerian/lembaga.

1. Korpolkam

2. Pertahanan Negara

3. Dewan Pertahanan Nasional

4. Kesekretariatan Negara (Urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden)

5. Intelijen Negara

6. Siber dan/atau Sandi Negara

7. Lembaga Ketahanan Nasional

8. SAR

9. BNN

10. Pengelola Perbatasan

11. Kelautan dan Perikanan

12. Penanggulangan Bencana

13. Penanggulangan Terorisme

14. Keamanan Laut

15. Kejaksaan Agung

16. Mahkamah Agung