Anggaran Masih Mandek, KPU Jalankan PSU Pilwalkot Palopo Pakai Sisa Dana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proses pencairan dana Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo masih menemui kendala.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu pencairan anggaran untuk pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo 2025. 

Hingga saat ini, dana tersebut belum turun dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Sehingga KPU sementara menggunakan sisa anggaran Pilkada 2024 untuk menjalankan tahapan PSU.

Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sulsel, Marzuki Kadir, mengatakan pencairan dana PSU masih dalam proses pencermatan oleh Inspektorat. 

Padahal, idealnya anggaran sudah turun sebelum tahapan berjalan.

"Sekarang, kita hanya memakai sisa-sisa anggaran pilkada sebelumnya. Namun khusus anggaran PSU, belum turun," kata Marzuki Kadir kepada Tribun-Timur, Selasa (11/3/2025).

Di samping itu, proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dan Pemda Palopo belum dilakukan, meski tahapan PSU sudah berjalan.

Marzuki Kadir, mengungkapkan, saat ini anggaran PSU masih dalam proses pencermatan oleh Inspektorat. 

Namun, seharusnya tahapan ini dilakukan setelah NPHD ditandatangani.

"Sekarang baru masuk proses pencermatan dari Inspektorat, tetapi penandatanganan NPHD belum dilakukan. Semestinya NPHD ditandatangani dulu, baru pencermatan," ungkap Marzuki.

Marzuki tak menampik, keterlambatan pencairan anggaran ini berpotensi menghambat berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo.

Tanpa dukungan anggaran yang memadai, proses pengadaan logistik, distribusi perlengkapan pemungutan suara, serta persiapan teknis lainnya bisa mengalami kendala yang berakibat pada tertundanya tahapan krusial.

KPU Palopo sebelumnya telah mengajukan anggaran PSU sebesar Rp 11,5 miliar. 

Namun, berdasarkan komunikasi dengan pemda, kemungkinan hanya sekitar Rp 10 miliar yang akan diakomodir.