Program Makan Bergizi Gratis Andalan Prabowo Bermasalah, KPK Terima Laporan Anggaran Dipotong

Selain itu, Sebastian juga menyoroti persoalan dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi makan bergizi gratis.

Menurutnya, dari target pembangunan 5.000 SPPG hingga Juli 2025, sebagian besar justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sementara daerah 3T yang seharusnya diprioritaskan malah belum tersentuh. 

Selain itu, kata Sebastian, skema pengadaan tanah SPPG yang tidak jelas dan anggaran per unit yang mencapai Rp 1,5 miliar tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

Dia mengungkapkan bahwa GSRI juga menemukan beberapa indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran program ini.

"Mark-up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit, potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender," ucapnya.

Selain itu, banyak pekerja di SPPG yang belum menerima gaji akibat ketidakjelasan status hubungan kerja mereka. 

Atas hal tersebut, GSRI mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium program makan bergizi gratis.

"Moratorium pelaksanaan makan bergizi gratis untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif," ungkap Sebastian.

Kemudian, hentikan duplikasi anggaran dengan program bantuan gizi lainnya yang sudah berjalan, guna menghindari pemborosan dana negara.

Selanjutnya, menyusun ulang skema distribusi dan lokasi SPPG berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat, bukan sekadar proyek politis.

Lalu, mengusut tuntas potensi monopoli dan mark-up pengadaan food tray serta kebutuhan logistik lainnya.

Serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja SPPG agar tidak ada lagi kasus keterlambatan gaji dan eksploitasi tenaga kerja.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG yang diluncurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada 6 Januari 2025 telah memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia.

Hingga saat ini, sebanyak 576 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi di 38 provinsi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.