BPK Periksa Laporan Keuangan Pemkab Luwu, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan memulai pemeriksaan awal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu tahun 2024.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, bersama timnya, bertemu Wakil Bupati Luwu, Muh Dhevy Bijak Pawindu, di Belopa, Sabtu (8/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menegaskan kesiapan Pemkab Luwu dalam menghadapi proses pemeriksaan.

Ia menekankan, komitmen pemerintah daerah untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami siap bersinergi dengan BPK dan telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dhevy.

Sementara itu, Winner Franky menyebut, pemeriksaan ini merupakan tahap awal sebelum audit LKPD secara menyeluruh.

Menurutnya, Pemkab Luwu dapat memberikan dukungan penuh agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

“Semakin lengkap dokumen yang disiapkan, semakin mudah bagi kami dalam melakukan pemeriksaan. Kami juga berharap ada peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga Kabupaten Luwu bisa kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.

Berdasarkan surat tugas BPK Nomor 48/ST/XIX.MKS/2/2025, pemeriksaan ini akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari delapan auditor.

Winner bertindak sebagai penanggung jawab, sementara Coki Deris Parlin Purba sebagai wakil penanggung jawab.

Pemkab Luwu sebelumnya telah beberapa kali meraih Opini WTP dari BPK.

Hasil pemeriksaan tahun ini akan menjadi indikator sejauh mana tata kelola keuangan daerah terus ditingkatkan.

8 Camat-Eks Camat dan 3 Notaris di Takalar Disidang Buntut Temuan BPK Rp 1,7 Miliar

Penjabat Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Ikbal gelar sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada delapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Delapan pejabat merupakan camat dan mantan camat di tahun 2023.