Munafri Arifuddin Datangkan Pengelola JIS Tinjau Lahan Stadion di Untia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Keseriusan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membangun stadion sebagai calon markas PSM Makassar semakin terlihat.

Kabar terbaru, Munafri Arifuddin mendatangkan langsung Direktur Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin meninjau lahan milik Pemkot Makassar di Untia, Kecamatan Biringkanaya yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan stadion.

Diketahui, Jakpro merupakan rekanan Pemprov DKI Jakarta yang mengelola Jakarta Internasional Stadium (JIS).

JIS yang dibangun di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat ini merupakan salah satu stadion termegah di Indonesia.

Munafri Arifuddin dan Iwan Takwin datang langsung ke lokasi di Untia pada, Sabtu (8/3/2025). 

Sejumlah pejabat Pemkot Makassar juga ikut mendampingi Munafri Arifuddin.

Beberapa diantaranya Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kepala BPKAD M Dakhlan, dan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Andi Muhammad Yasir. 

Kata Munafri, ini langkah awal yang akan dilakukan adalah memastikan legalitas dan batas tanah agar proses pembangunan berjalan tanpa kendala.

Setelah semua dokumen lengkap, rancangan awal stadion akan segera dibuat untuk menentukan bentuk dan perkiraan biaya pembangunan.  

"Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan legalitas dan batas-batas tanah kita. Setelah semuanya fix, saya coba akan kirimkan ke Pak Iwan untuk coba dibuatkan drafting awal seperti apa bentuknya, lalu setelah itu kita akan mencoba menghitung berapa besaran biaya yang akan ada," ujar Munafri. 

Luas area stadion diperkirakan berkisar antara 300 hingga 500 meter persegi, dengan total kawasan, termasuk fasilitas pendukung seperti jogging track, mencapai sekitar 5 hektar. 

Kapasitas stadion pun dirancang untuk menampung hingga 20.000 penonton.  

"Kira-kira kalau untuk wilayah untuk area stadion kurang lebih sampai dengan 1 hektar. Untuk include dengan fasilitas pendukungnya, jogging track, dan lain-lain, 5 hektar mungkin. Kapasitasnya kita maksimalkan 15 ribu sampai 20 ribu," ungkapnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Munafri menargetkan pekan depan sudah ada perkembangan dalam tahap perencanaan. 

Tim dari  Dinas Pertanahan, Bagian Hukum, dan BPKAD akan memastikan luasan serta legalitas lahan sebelum data tersebut diserahkan kepada pihak terkait untuk dianalisis lebih lanjut.