Aktivis Soroti Lambannya BKPSDM Bone Tindak Lanjuti Kasus Nakes Sukarela

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Kasus Tenaga Kesehatan (Nakes) sukarela Kabupaten Bone hingga kini belum menemukan titik terang. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone belum juga bersurat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bone.

Menanggapi hal ini, salah satu aktivis di Bone, Angga Prayuda, menyoroti lambannya kinerja BKPSDM Bone.

"BKPSDM hari ini menanggalkan fungsi dan wewenangnya. Tragedi yang dialami relawan kesehatan ini merupakan akibat dari ketidakbecusan BKPSDM Kabupaten Bone, namun sampai hari ini belum ada bentuk pertanggungjawaban yang diberikan," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Minggu (2/3/2025).

Angga bahkan menilai BKPSDM Bone seolah tutup mata terhadap polemik yang terjadi pada Nakes sukarela saat ini.

"BKN sudah memberikan solusi dengan meminta BKPSDM Kabupaten Bone untuk mengirim surat permohonan pembukaan formasi, tetapi BKPSDM Bone sampai saat ini tutup mata," jelasnya.

Dirinya menuding lambannya BKPSDM dalam memberikan solusi terkait Nakes sukarela akibat masa transisi yang sedang terjadi di Bone.

"Saya rasa ini ada hubungannya dengan masa transisi yang semestinya tidak boleh dikaitkan, sehingga mengabaikan kondisi relawan yang sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun tanpa kejelasan," tandasnya.

Sebelumnya, Nakes sukarela Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa mereka belum terdaftar di database BKN meski sudah lebih dari dua tahun mengabdi. 

Mereka juga menyebutkan bahwa BKN meminta BKPSDM untuk membuat dua surat: pertama agar nama mereka terdaftar di database, dan kedua agar BKN membuka formasi PPPK untuk Nakes yang bekerja di BLUD Puskesmas. Namun, hingga kini BKPSDM belum juga bersurat.

"Sebelumnya kami sempat ke Jakarta, ke Kantor BKN, mengadukan nasib kami. Namun hingga sekarang, BKPSDM belum membuat surat yang diminta BKN," ujar salah satu Nakes yang meminta identitasnya disembunyikan, Rabu (26/2/2025).

Mereka juga telah bertemu dengan Kepala Dinas BKPSDM untuk meminta kejelasan nasib mereka. 

"Kami sempat bertemu dengan Pak Kadis BKPSDM dan mempertanyakan kendalanya. Jawabannya, 'Sabar, tunggu Bupati terpilih dulu baru dibuatkan,'" jelasnya.

Menurutnya, sikap BKPSDM tersebut sangat acuh. 

"Kami merasa dianaktirikan, padahal seharusnya mereka sendiri yang membuka formasi. Kenapa mesti menunggu Bupati dulu?" bebernya.