Sulsel Siapkan Roadmap Ekonomi Hijau untuk Hadapi Perubahan Iklim di 5 Tahun Mendatang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, sebagai acuan program kerja Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

RPJMD ini menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah strategis Pemprov Sulsel, dengan menggandeng The International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) untuk mematangkan roadmap pertumbuhan ekonomi hijau atau Green Growth Plan (GGP) Sulsel.

Dokumen GGP Sulsel ini dikonsultasikan kepada publik melalui forum Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim, Pangan, dan Responsif Gender, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada Kamis (27/2/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menjelaskan bahwa peta jalan ekonomi hijau ini akan menjadi bagian dari RPJMD Gubernur untuk periode 2025-2030. 

Ia menekankan bahwa isu perubahan iklim dan ekonomi hijau sudah menjadi isu global yang perlu diatasi bersama.

"Didalam SDGs, bahkan dalam prioritas Prabowo, ini jadi salah satu fokus terkait ketahanan pangan, energi, dan ketersediaan air bersih," jelasnya.

Berdasarkan riset Bappelitbangda bersama ICRAF, dampak perubahan iklim sudah nyata dirasakan oleh masyarakat Sulsel, dengan cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan krisis air bersih. 

Perubahan iklim juga mempengaruhi sektor pertanian, mengurangi produktivitas komoditas unggulan seperti kakao dan padi.

Kepala Bappelitbangda Setiawan Aswad memaparkan empat tujuan pertumbuhan ekonomi hijau Sulsel, yakni menjaga ekosistem sehat dan produktif, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, menciptakan penghidupan adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengendalikan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan, termasuk ekosistem pesisir.

Bappelitbangda dan ICRAF juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi bencana alam akibat perubahan iklim.

Antara lain dengan melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi, menerapkan aturan penggunaan lahan sesuai RTRW, dan melakukan revitalisasi komoditas pertanian unggulan seperti kakao, kopi, padi, dan jagung.

Rekomendasi ini mencakup peta jalan yang menjelaskan tahapan pelaksanaan, pembagian peran, dan identifikasi sumber pembiayaan. 

Pemprov Sulsel, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, membutuhkan rencana pembangunan yang dapat memastikan ekonomi tumbuh tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Jess Dutton, menyatakan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi hijau Sulsel.

"Perubahan iklim memberikan dampak yang semakin besar bagi kita semua. Kami bangga bermitra dengan Pemprov Sulsel dan ICRAF melalui Land4Lives untuk membantu petani dan masyarakat mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim, menanam lebih banyak pangan, dan meningkatkan pendapatan," kata Jess Dutton.

Ia juga menekankan pentingnya ketahanan masyarakat, khususnya perempuan dan anak perempuan, terhadap dampak perubahan iklim, serta menyelaraskan tujuan pembangunan dengan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi mendatang. (*)