Keluh Warga Lampuara Luwu: Kantor Desa Dibuka, Tapi Pelayanan Belum Diberikan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Setelah hampir dua bulan disegel, Kantor Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, akhirnya dibuka kembali pada Senin (24/2/2025).

Namun, setelah tiga hari dibuka oleh Kapolsek Ponrang, Iptu Akbar, dibantu warga setempat, diduga pelayanan di kantor desa belum juga dilakukan.

"Kami juga heran dengan pemerintah desa, warga diminta semua pihak untuk membuka segel kantor karena alasan menghambat pelayanan publik, setelah warga buka, kenapa mereka tidak berkantor di kantor desa?" tanya Udi, salah satu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampuara Menggugat, Rabu (26/2/2025).

Udi menyebut, pemerintah desa seolah tidak menghargai anggota DPRD Luwu serta Kapolres Luwu AKBP Arisansi, yang sebelumnya ikut memediasi masalah penyegelan kantor dengan warga.

"Sebagai warga, kami sangat menyayangkan sikap pemerintah desa kami. Sejak penyegelan kantor desa, warga beberapa kali dimediasi agar kantor desa dibuka, tapi setelah dibuka, kenapa Pemdes justru tidak berkantor? Katanya untuk kepentingan pelayanan publik, kalau sudah tidak sanggup lebih baik mundur saja," keluhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrum, mengakui bahwa kantornya sudah dibuka.

"Iya sudah dibuka," jawabnya singkat.

Namun, saat dimintai keterangan mengenai tidak adanya aktivitas pelayanan publik di kantor desa, Adam Nasrum belum memberikan jawaban lebih lanjut.

Duduk Perkara Kantor Desa Disegel

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Lampuara menyegel kantor kepala desa pada Senin (23/12/2024). 

Mereka kecewa dengan kepemimpinan kepala desa yang diduga tidak transparan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Salah satu massa aksi, Syahril, mengatakan penyegelan kantor desa dilakukan karena tidak adanya transparansi dana desa.

"Warga pun kecewa dengan tata kelola keuangan dana desa. Aparat penegak hukum perlu turun untuk memeriksa penggunaan keuangan Desa Lampuara," ujarnya.

Selain transparansi dana desa, warga juga menduga ada penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa.

Aliansi Masyarakat Lampuara Gelar Aksi di DPRD Luwu