PNS Enrekang Terancam Tak Terima THR Hingga Tunjangan Sertifikasi Akibat Efisiensi Anggaran

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Dampak efisiensi anggaran, menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang kehilangan puluhan miliar anggaran.

Kebijakan efisiensi anggaran ini diatur oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang menyampaikan jika efek dari efisiensi anggaran sangat berdampak besar untuk kabupaten Enrekang.

Terlebih, menurutnya saat ini Pemkab Enrekang memiliki utang hingga ratusan miliar.

"Dampak efisiensi ini sangat besar, anggaran kita terpotong Rp 34 Miliar," tutur Iwan sapaan akrab Andi Tenri Liwang. Selasa (25/2/2025).

Walau begitu, menurutnya ia optimis bisa mengatasi polemik efisiensi anggaran tersebut.

"Mudah-mudahan dengan relasi di jakarta, bapak Bupati (Yusuf Ritangga) juga banyak relasi, semoga semua bisa teratasi," tuturnya.

Baca juga: Wabup Enrekang: Anggaran Rp918 Miliar Belum Cukup Bayar THR Pegawai

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Ikrar Eran Batu menyampaikan jika saat ini ia bersama Pemkab Enrekang mencari cara untuk membayar Sertifikasi Guru serta THR ASN di Enrekang.

"Ini yang bikin berat (Efisiensi anggaran) karena DAU Enrekang dipotong kurang lebih Rp 30 Miliar," tuturnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dikarenakan sedang berada diluar Enrekang.

"Sementara ini kita cari formula (cara) untuk bayar itu (sertifikasi)," tambahnya.

Sebelum kebijakan efisiensi anggaran ini berlaku, Ikrar menyampaikan jika pembayaran sertifikasi guru akan dilakukan sebanyak 5 kali pembayaran.

Namun, karena ada efisiensi anggaran, ia menyampaikan akan mencari solusi pembayaran sertifikasi tersebut.

Anggaran Rp918 Miliar Tak Cukup

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebanyak Rp 918 Miliar.

Rincian anggaran ini tercantum pada buku alokasi dan rangkuman kebijakan transfer ke daerah tahun 2025 yang disampaikan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Namun, Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang menyampaikan jika saat ini utang Kabupaten Enrekang dinilai terlalu banyak.

"Saya sudah berkoordinasi dengan kepala badan keuangan, dimana sampai saat ini THR untuk ASN uangnya belum ada," tutur Iwan sapaan akrab Andi Tenri Liwang, Selasa (25/2/2025) Siang.

Walau begitu, Iwan mengaku akan berupaya mengatasi masalah keuangan tersebut.

"Untuk saat ini saya bersama bapak Bupati Yusuf Ritangga masih terus berusaha untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat," tuturnya.

Selain itu ia menyampaikan jika tidak akan mengambil gajinya sebagai Wakil Bupati Enrekang, Sebelum gaji ASN terbayarkan sepenuhnya.

"Saya pernah berjanji pada saat kampanye, saya tidak akan mengambil gaji dan tunjangan saya, sampai gaji ASN ini bisa terbayarkan semua," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Selasa (25/2/2025), jelang bulan Ramadhan ini, Iwan menyampaikan akan membayarkan THR pegawai di jajaran Pemkab Enrekang.

Akan tetapi, Iwan mengatakan untuk saat ini anggaran THR untuk pegawai Pemkab Enrekang belum tercukupi.

"Sampai sekarang uangnya belum cukup (THR), tapi kita tetap optimis karena itu (Uang) ada saja jalannya semua," tuturnya.

Janji Bupati dan Wakil Bupati

Hari kedua bertugas, Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang, memimpin apel upacara di Alun-alun Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (24/2/2025).

Usai apel perdana, Iwan—sapaan akrab Andi Tenri Liwang—menyampaikan fokus utamanya dalam 100 hari kerja, yaitu membenahi pelayanan kesehatan, penanganan sampah, dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai Pemkab Enrekang.

"Kemarin saya sudah mengunjungi beberapa rumah sakit, insyaallah akan ada perubahan, terutama dalam pelayanan rumah sakit," ujar Iwan.

Selain itu, Iwan juga berkomitmen untuk mengatasi masalah sampah yang sering menumpuk di Kabupaten Enrekang.

"Insyaallah sore ini, sekitar jam 4, saya akan panggil kepala dinas terkait (DLHK) untuk membahas solusi masalah sampah ini, dan kita akan segera selesaikan," ungkapnya.

Menjelang bulan Ramadhan, Iwan juga menjanjikan pembayaran THR untuk pegawai Pemkab Enrekang. 

Namun, ia menyatakan bahwa anggaran THR saat ini belum mencukupi.

"Sampai sekarang, anggaran THR belum cukup, tetapi kami tetap optimis, karena akan ada jalan untuk mencapainya," kata Iwan.

Sebelumnya, Iwan mengungkapkan adanya masalah dengan kinerja sejumlah pegawai Pemkab Enrekang.

"Saya melihat banyak pegawai yang bermasalah, perlu ditingkatkan kehadiran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat," tutur Iwan.

Pada Jumat (21/2/2025), Iwan juga melakukan inspeksi mendadak ke beberapa OPD di Pemkab Enrekang.

"Beberapa instansi saya kunjungi, hanya rumah sakit yang terbaik dalam hal kehadiran pegawai. Yang lainnya bermasalah," tambahnya.(*)