Selamatkan Karyawan Hotel dan Restoran dari PHK!

"Di Sulsel, jumlah pekerja hotel dan restoran di bawah naungan PHRI sebanyak 29.100 orang. Jika pemangkasan anggaran itu terjadi, maka bisa berdampak pada PHK sekitar 15 hingga 17 persen atau sebanyak 4.000 lebih karyawan hotel. Jika PHK terjadi dan pengangguran bertambah, maka angka kriminalitas juga bertambah," katanya.  

Anggiat menjelaskan, pemotongan anggaran akan memberikan dampak jangka panjang dan luas bukan hanya di sektor perhotelan maupun restoran.  

"Kita membeli bahan-bahan dari petani lokal. Kalau pemangkasan anggaran dilakukan, tentu pendapatan petani perkurang. Begitu juga pembelian ikan kepada nelayan, jadi sangat panjang mata rantainya," jelasnya.  

Anggiat menuturkan, pihaknya menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut tanpa memikirkan dampaknya di berbagai sektor, bukan hanya perhotelan. 

"Diprediksi pemotongan anggaran ini juga akan menimbulkan banyaknya kredit macet," ucapnya.  Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (pemda) sebanyak 50 persen. 

Keputusan memangkas perjalanan dinas pemda dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBN Tahun Anggaran 2025. 

Dalam Inpres yang diteken pada Rabu (22/1), Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.  Pada diktum kedua Inpres tersebut, diterangkan jumlah efisiensi senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

HL TRIBUN TIMUR Kamis (20/2/2025).