Profil Roy Rizali Anwar Dirjen Bina Marga Ditegur DPR Saat Rapat, Orang Kepercayaan Sahbirin Noor

Roy Rizali Anwar merupakan seorang birokrat asal Kalimantan Selatan.

Ia lahir di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, 30 April 1981.

Pada Sabtu, 7 November 2024, ia resmi meraih gelar Doktor Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Dalam ujian terbuka, Roy mempresentasikan disertasi berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Terintegrasi untuk Desain dan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung di Atas Tanah Lunak".

Disertasinya mengangkat permasalahan serius terkait desain dan pelaksanaan konstruksi di atas tanah lunak, gambut, dan lempung, khususnya di Kalimantan Selatan.

Dengan IPK 3,83 dan predikat Sangat Memuaskan, Roy Rizali Anwar menjadi lulusan ke-37 program Doktor Fakultas Teknik Unissula.

Perjalanan Karir

Perjalanan karier pria yang akan berusia 44 tahun pada bulan April mendatang ini dimulai dari berbagai peran strategis di pemerintahan daerah.

Sebelum diangkat sebagai Sekdaprov Kalsel pada 3 Mei 2021, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.

Ia kemudian diangkat menjadi Penjabat Sekda pada 20 Oktober 2020, menggantikan Haris Makkie yang mengundurkan diri.

Pada masa kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor, Roy dipercaya untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kalsel dan terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satu proyek besar yang berhasil diselesaikannya adalah pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 160 kilometer yang menghubungkan Awang Bangkal di Kabupaten Banjar dengan Jalan Kodeco KM 58 di Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu.

Sebagai seorang profesional di bidang teknik sipil, Roy menyandang gelar Insinyur Profesional Utama (IPU).

Roy juga pernah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalsel, menggantikan Gubernur Sahbirin Noor yang sempat terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.