Curhat PNS Kementerian Soal Anggaran, Pengadaan Air Minum Ditiadakan, Pegawai Pungut Iuran
Pasalnya, instansi tempatnya bekerja tak lagi menyediakan fasilitas galon untuk air minum.
Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.
Namun, Prabowo mengungkapkan, dari penghematan tersebut akan dikembalikan ke kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun sehingga total penghematan menjadi Rp 250 triliun.
Selain itu, Kepala Negara mengatakan, dividen dari BUMN juga mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya dikembalikan untuk modal kerja, sehingga dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 750 triliun.
"Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 Triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, deviden BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo.
Dari situlah, Prabowo menyebut bahwa Rp 24 triliun digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.
“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," ujar Prabowo.
Kemudian, dana hasil efisiensi yang tersisa akan dialokasikan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
Nantinya, dana tersebut akan dijadikan sebagai dana investasi untuk Danantara.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 'Derita' PNS Kementerian Buntut Efisiensi Anggaran: Beli Galon Patungan hingga Lampu WC Redup,
Terungkap Alasan Pemerintah Prabowo Tak Naikkan Gaji PNS 2026 |
![]() |
---|
5 Tahun Mangkrak Proyek SPAM Mamminasata Ditinjau Ulang, Pemprov Sulsel Alokasikan Rp75 Miliar |
![]() |
---|
Pemprov Susun DED Perbaikan Jalan di Lutim, PT Vale Ikut Bantu Anggaran |
![]() |
---|
SULSEL KITA, Bertumbuh atau Tertinggal??! |
![]() |
---|
Perputaran Uang Judi Online Tembus Rp 1.200 Triliun, Hampi Setengah APBN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.