Ketum Golkar Bahlil Lahadalia 'Dipermalukan' Ribuan Kader Gerindra, Prabowo Malah Puji Cak Imin

TRIBUN-TIMUR.COM -Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mendapatkan perlakuan kurang mengenakan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra.

Diketahui Bahlil Lahadalia bersama sejumlah ketua umum Partai Politik menghadiri undangan puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di  SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025) pagi. 

Berbeda dengan Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin malah mendapat pujian dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra.

Mulanya, Presiden RI yang juga Ketum Gerindra Prabowo Subianto memberikan sapaan satu per satu kepada ketua umum koalisi Indonesia maju (KIM) yang hadir.

 Prabowo pun menyapa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlebih dahulu.

Namun, sapaan itu justru mendapat sorakan dari ribuan kader Gerindra yang hadir.

"Rekan-rekan saya para ketua umum partai politik yang hadir. Ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia," sapa Prabowo diiringi sorakan dari ribuan kader.

Kemudian, Prabowo pun menyapa Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Lalu, Prabowo pun memberikan sindirikan kepada Cak Imin.

"Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar," ucap Prabowo.

Baca juga: Mengapa Bahlil Sangat Yakin Prabowo Tak Reshuffle Menteri Golkar? Masa Lalu Diungkit

Adapun Cak Imin bersama PKB sempat berkoalisi bersama Gerindra dengan mendukung Prabowo menjadi capres di Pilpres 2024 lalu.

 Namun belakangan, PKB membelot mendukung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS.

Berikutnya, Prabowo juga sempat menyapa Ketum Partai NasDem, Surya Paloh. Dia pun memanggil koleganya itu sebagai 'Bang Brewok'.

"Ketua umum partai NasDem, saudara Surya Darma Paloh kita kenal bang brewok," ucap Prabowo diiringi tawa kader.

Bahlil Disemprot Dasco

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyemprot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seusai mengeluarkan kebijakan larangan pengecer menjual Gas Elpiji 3 Kg. 

Dia menyebut penerapan aturan itu terlalu terburu-buru.

Dasco mengatakan penerapan kebijakan tersebut berimbas kepada kelangkaan gas elpiji 3 Kg di masyarakat. Dia pun menyoroti seharusnya Bahlil terlebih dahulu melakukan sosialisasi.

"Kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mendadak tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji," ujar Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2).

Dasco mengaku pihaknya tidak tahu apakah Bahlil sempat melapor terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum penerapan kebijakan tersebut.

Ketua Harian Partai Gerindra itu menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah turun tangan jika kebijakan yang digulirkan Kementerian atau Lembaga justru merugikan masyarakat.

"Kebijakan-kebijakan di kementerian bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi kemudian apabila menimbulkan dampak seperti ini ya presiden wajib turun tangan," jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi agar larangan pengecer menjual gas elpiji 3 Kg dicabut oleh Kementerian ESDM.

"Presiden sudah turun tangan agar kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak bisa berjualan," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Bahlil yang tiba sekitar pukul 12.44 WIB baru keluar dari Istana sekitar pukul 14.52 WIB.

Usai pertemuan Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepadanya agar masyarakat tidak kesusahan mendapatkan elpiji ukuran 3 Kg.

"Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut elpiji tiga kilogram," ujar Bahlil.

Presiden kata Bahlil, tidak mau masyarakat terlalu jauh mendapatkan elpiji 3 Kg.

Oleh karena itu, pihaknya kata Bahlil akan menjadikan pengecer menjadi sub pangkalan resmi yang mendistribusikan elpiji 3 Kg. Pemerintah akan memantau penjualan di pengecer melalui aplikasi.

"Sekarang kita aktifkan pengecer dengan merubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," katanya.

Presiden juga memerintahkan agar tata kelola elpiji 3 Kg dilakukan dengan baik. Subsidi yang diberikan pemerintah untuk pembelian gas Melon tersebut, tepat sasaran.

"Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi Sampai dengan hari ini. Tugas kami Atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran," kata Bahlil.

Komisi XII DPR RI meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berhati-hati membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak. "Kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin," kata Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Kebijakan Kementerian ESDM mendadak membatasi distribusi elpiji ukuran 3 kg.  Terutama, pembatasan dengan menghapus pengecer dari mata rantai distribusi per 1 Februari 2025. 

Sugeng menilai, keputusan Kementerian ESDM ini tanpa persiapan yang matang. Alhasil, memicu kepanikan dan antrean panjang di berbagai daerah. 

"Pemangkasan mata rantai distribusi di tingkat pengecer dilakukan tanpa persiapan infrastruktur yang memadai. Ini seperti orang yang biasanya beli beras di warung, kini harus beli langsung di gilingan padi," ujar legislator Partai NasDem ini.

Akibat pembatasan itu, Sugeng menyayangkan, masyarakat jadi kesulitan mendapatkan elpiji ukuran 3 kg.  Mereka seperti dipaksa mencari dan menyerbu pangkalan gas.

"Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan baik, yakni untuk memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. Tapi, pelaksanaannya yang tiba-tiba tanpa uji coba lapangan justru menimbulkan kekacauan di masyarakat," ujarnya. 

Menurut Sugeng, secara volume pasokan elpiji 3 kg sebenarnya tetap tersedia di Indonesia.  Namun, karena perubahan distribusi yang mendadak, terjadi fenomena 'panic buying' yang berujung pada antrean panjang dan kelangkaan. 

"Tanpa sosialisasi dan mekanisme pengganti yang jelas, masyarakat kebingungan. Kementerian ESDM seharusnya melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya. 

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan, subsidi elpiji ukuran 3 kg dalam APBN 2025 mencapai Rp87 triliun. Nilai subsidi tersebut, merupakan salah satu alokasi subsidi energi terbesar.  "Oleh karena itu, segala perubahan dalam distribusi harus dirancang matang agar tepat sasaran tanpa merugikan masyarakat kecil. Mereka sangat bergantung pada gas subsidi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi, menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan lagi pengecer menjual elpiji 3 kg.

Dikatakan legislator Partai Demokrat itu, nantinya pengecer akan menjadi sub pangkalan. "Namanya saja berubah dari pengecer menjadi sub pangkalan. Artinya itu hanya penyempurnaan sisi administratif, bukan perubahan tata pelaksanaan operasional," kata Mulyadi.

Mulyadi menegaskan, kebijakan ini sebenarnya tidak mengubah tata pelaksana operasional dari penjualan elpiji 3 kg. Hanya saja, status pengecer yang berubah menjadi sub pangkalan, dan terdata oleh sistem di Pertamina. Sehingga nantinya jumlah tabung elpiji 3 kg beserta harganya akan bisa dikontrol pemerintah.

Dengam demikian, pengecer atau sub pangkalan tidak bisa "memainkan" harga elpiji 3 kg. "Mereka di data karena selama ini pengecer tidak didata, karena bisa saja terjadi pengoplosan di pengecer kita tidak tahu itu bisa saja. Karena dengan suplai tabung 3kg yang begitu banyak kadang-kadang masih ada kekurangan, terjadi pengoplosan dan lain sebagainya," ucapnya.

"Sekarang dengan didata semua dikontrol misalnya di pangkalan ini ada berapa tabung per hari. Misalnya 1120 tabung, pengecer ini berapa, pengecer ini berapa, jadi ini menurut saya ini aspek administrasi saja yang diatur sedemikian rupa," imbuhnya.(*)