Rencana Besar Anggaran Lebar

Oleh:

Inosensius Enryco Mokos

Peneliti Komunikasi Pendidikan, Politik, Publik dan Budaya

TRIBUN-TIMUR.COM - Polemik dan perbincangan tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo memang masih panas. 

Sampai saat ini, perbincangan akan proses eksekusi dan anggaran dari program MBG ini makin gencar dan sering terjadi sebagai buntut dari ditambahnya anggaran MBG yaitu Rp100 triliun dari anggaran sebelumnya Rp71 triliun.

Maka anggaran MBG menjadi Rp171 triliun.

Padahal, untuk eksekusinya yang baru berjalan sebulan anggaran yang sudah dikucurkan dan dipakai belum terdengar sama sekali oleh masyarakat umum seberapa besar.

Tidak adanya transparansi dari penggunaan anggaran MBG di bulan januari ini.

Berita dan topik tentang MBG memang penuh dengan drama dan sensasionalitas.

Dari awal muncul program ini dalam debat calon presiden sampai hari ini masih terus menjadi topik panas yang dibicarakan banyak orang mulai dari pakar ekonomi, gizi dan masyarakat umum. 

Kali ini, perbincangan MBG adalah seputar anggaran fantastis baru, yang mana dari hal tersebut banyak anggaran dari kementerian lain yang sebenarnya krusial malah dipangkas untuk memenuhi kebutuhan anggaran MBG ini.

Misalnya saja untuk Kementerian PU anggarannya dipotong hampir Rp80 triliun. 

Peran Kementerian PU sangat vital di Indonesia, dan jika anggarannya dipotong akan berdampak pada masyarakat juga.

BMKG juga mendapatkan pemotongan anggaran.

Padahal sektor BMKG sangat vital untuk Indonesia saat ini ditengah perubahan cuaca yang tidak menentu yang sebenarnya membutuhkan teknologi mutakhir sehingga bisa membantu BMKG memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. 

Anggaran untuk pembangunan di IKN juga sementara ditahan untuk menghemat pengeluaran anggaran guna menambah anggaran program MBG.

Sampai di sini, pertanyaan besar muncul, sudah efektifkah anggaran MBG selama ini yang dari Rp71 triliun?

Urgensitas apa yang mengharuskan anggaran MBG ditambah Rp100 triliun?

Transparankah nanti penggunaannya? Perlu bagi kita untuk membahas hal-hal ini guna menjadi refleksi kritis kita sebagai masyarakat memandang fenomena politik yang terjadi di Indonesia juga sebagai pembelajaran yang penting bagi kita masyarakat umum.

Rencana Besar

Bisa dikatakan bahwa program MBG merupakan program besar tetapi di lain sisi juga program yang bagus.

Program besar karena program ini sudah memakan banyak anggaran. 

Utang negara bertambah hanya untuk anggaran agar program ini dieksekusi, juga dilakukan pemotongan anggaran dari berbagai sektor kementerian guna menambah anggaran MBG. 

Namun di lain sisi, efek baik dan jangka panjang dari program ini adalah kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia akan meningkat sehingga perkembangan anak-anak akan semakin bagus untuk kemajuan bangsa.

Program ini sudah berjalan hampir sebulan setelah mulai dieksekusi dari bulan Januari.

Namun, kalau boleh jujur, transparansi dari penggunaan anggaran MBG ini tidak jelas (71 triliun itu).

Tiba-tiba saja, tanpa ada angin dan hujan, anggarannya ditambah 100 triliun. 

Padahal ada berbagai macam pemberitaan yang menjelaskan bahwa banyak dari vendor penyedia MBG ini yang akhirnya mundur karena belum dibayar. Ada juga para pegawai yang bekerja menyiapkan makanan tidak mendapatkan bayaran.

Ada juga berita bahwa pembayaran MBG menunggak.

Sebenarnya yang perlu jadi perhatian adalah sistem penyaluran anggaran ini harus mendapatkan evaluasi krusial.

Karena masalahnya pada proses penggunaan anggaran bukan kekurangan anggaran.

Masyarakat juga tau bahwa sebelum ini memang polemik anggarannya banyak dibicarakan, mulai dari wacana zakat bantuan untuk MBG, menu makan diganti ulat, belalang dan serangga dan lain sebagainya. 

MBG ini memang menyita banyak perhatian.

Belum lagi jika kita bicara kualitas makanan yang disajikan tiap daerah itu berbeda- beda membuat patokannya menjadi tidak jelas. 

Tentu jika tidak ada penyetaraan menu makan untuk semua wilayah di Indonesia kualitas gizi dan kesehatan yang diincar oleh pemerintah juga tidak merata untuk seluruh anak Indonesia.

Kalau kualitas gizi tidak merata untuk semua anak Indonesia maka tentu saja program ini bisa dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali. 

Sampai di sini masyarakat pasti bertanya, apakah pemerintah benar-benar serius untuk menjalankan program ini dan sudah memetakan program ini dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Efisiensi anggaran terlihat sangat rancu dan tidak dipergunakan dengan baik.

Eksekusi lapangan yang cacat juga perlu menjadi bahan evaluasi yang cepat.

Anggaran Lebar

Dengan penambahan anggaran 100 triliun untuk program MBG ini tentu menjadi kekhawatiran yang besar dan kecemasan dari masyarakat akan potensi korupsi.

Apakah akan ada transparansi penggunaan anggaran yang besar itu atau tidak tentu merupakan pertanyaan besar.

Mengingat sudah banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini sehingga kepercayaan publik untuk transparansi penggunaan anggaran dari pemerintah diragukan.

Solusi terbaik yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggandeng berbagai universitas yang ada di setiap daerah untuk mengawasi dan menjadi evaluator untuk kualitas gizi dan menu makan yang diberikan kepada anak-anak.

Hal ini untuk memastikan apa yang dimakan oleh anak-anak bisa sesuai dengan standar gizi yang benar juga mengurangi gap menu makan dari setiap daerah yang ada di Indonesia.

Tindakan ini juga berupaya untuk meminimalisir tindakan korupsi karena melibatkan banyak orang.

Pemerintah juga perlu menggandeng lembaga kesehatan non pemerintah di setiap daerah guna monitoring dan mengevaluasi proses pembuatan dan memasak makanan MBG ini sehingga jaminan kualitas dan mutu makanan bisa dipertanggungjawabkan.

Sempat viral ada berita anak-anak yang keracunan MBG. Pada 16 Januari 2025, puluhan siswa SD Negeri (SDN) Dukuh 03 di Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah makan menu MBG.

Siswa-siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Ini tentu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran lebar dan besar ini harus dilakukan oleh pemerintah.

Jangan sampai kepercayaan dan kepuasan masyarakat tidak diperhatikan lagi.

Itu akan membuat masyarakat tidak mau lagi turut bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju.

Dengan membuat laporan terbuka terhadap penggunaan anggaran triliunan ini akan sangat memberi informasi berarti bagi masyarakat untuk menilai bagaimana eksekusi dari program ini.

Masyarakat juga ingin mengawal penggunaan anggaran agar menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Sejatinya masyarakat berharap program ini dapat membawa dampak yang baik bagi Indonesia lebih khusus anak-anak.

Dengan menciptakan anak-anak yang sehat dan cerdas, tentu bangsa kita dapat menjadi negara yang maju, cerdas dan berdaya saing demi Indonesia Emas 2045. Semoga!(*)