Mengulas Model Collective Innovation Ala Firman Pagarra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Firman Hamid Pagarra, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar resmi menyandang gelar doktor.

Ujian promosi doktor bidang administrasi publik dijalani di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin pada Rabu (12/2/2025).

Firman Pagarra mengangkat penelitian tentang 'Model Collective Innovation dalam Tata Kelola Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Kota Makassar'.

Realisasi PAD dI Kota Makassar mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2014-2023.

Disisi lain, pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2 Triliun sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan potensi PAD yakni belum optimal penerimaan pajak daerah hingga saat ini. 

Untuk memaksimalkan PAD, ada upaya melahirkan inovasi seperti pengembangan aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi (Pakinta) dan pemutakhiran data digital PBB Kota Makassar.

"Melalui Pakinta pajak daerah dikelola dan digunakan dalam jaringan online sepenuhnya mulai dari pendaftaran, pengecekan, pelaporan, verifikasi, pengawasan, penetapan, sampai dengan pembayaran secara online," kata Firman Pagarra.

Dengan sistem integrasi dan digitalisasi pajak daerah melalui sistem informasi dan aplikasi perpajakan yang baru akan mengurangi interaksi dengan wajib pajak.

Sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan mengurangi potensi kebocoran dalam pembayaran pajak.

Hasilnya cukup manis terlihat dari realisasi pajak daerah.

Fluktuasi serapan pajak daerah periode 2019-2022 terjadi sebelum adanya aplikasi Pakinta.

2019 serapan pajak daerah Rp 1,06 Triliun, kemudian turun jadi Rp 864 Miliar di 2020.

Lalu naik lagi di 2021 menjadi Rp 924 Miliar.

Setelah adanya Pakinta, serapan pajak daerah lebih optimal.

Buktinya tahun 2022 serapan pajak daerah di angka Rp 1,187 Triliun.

Kemudian meningkat lagi di tahun 2023 menjadi Rp 1,364 Triliun.

Penelitian mengenai collective innovation dalam tata kelola peningkatan PAD di Kota Makassar ini urgen untuk dilaksanakan. 

Hal ini mengingat pendekatan collection innovation dianggap komprehensif dan relevan dalam menganalisis fenomena tata kelola peningkatan PAD.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai collective innovation dalam konteks peningkatan PAD sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Collective Innovation ini dituangkan dalam skema standarisasi, rekayasa kolaboratif, inovasi jaringan dan keterbukaan informasi.

"Elemen standarisasi dalam tata kelola peningkatan PAD di Kota Makassar menunjukkan bahwa telah terdapat berbagai aturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah dan Perwali serta Sop dalam implementasinya. Dalam hal standarisasi, berbagai aturan tersebut telah cukup mengakomodir kompleksitas pelaksanaan tata kelola peningkatan PAD," kata Firman Pagarra.

Kemudian elemen rekayasa kolaboratif dalam tata kelola peningkatan PAD di Kota Makassar menunjukkan adanya penerapan praktik kolaborasi dengan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan.

"Serta PT. Pos Indonesia untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu juga mencakup kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran PBB. Pelaksanaan praktik ini terbukti efektif untuk meningkatkan PAD di Kota Makassar," lanjutnya.

Elemen inovasi jaringan dalam tata kelola peningkatan PAD di Kota Makassar menunjukkan adanya bentuk konkret networked innovation melalui kerjasama antara Bapenda dengan berbagai lembaga keuangan.

"Seperti PT. Bank Sulselbar dan PT. Bank Mandiri untuk mengembangkan solusi inovatif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah," kata Firman Pagarra

Keempat Elemen keterbukaan inovasi dalam tata kelola peningkatan PAD di Kota Makassar menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi Pakinta merupakan salah satu implementasi nyata dari prinsip- prinsip collective innovation.

"Inovasi ini tidak semata-mata berasal dari dalam Bapenda, tetapi juga melibatkan partisipasi dan masukan dari pengguna layanan, yaitu wajib pajak di Kota Makassar. Namun dalam pelaksanaannya beberapa tantangan masih dihadapi, seperti masalah teknis yang muncul dalam pembayaran digital, keterlambatan pencatatan, dan gangguan jaringan," sambungnya.

Model Collective Innovation dalam tata kelola PAD menekankan pentingnya public engagament dalam seluruh proses atau tahapan.

Sebab berdampak pada peningkatan public trust terhadap pemerintah.

Target PAD Rp 2 Triliun pun menjadi realistis dengan model collective innovation melalui digitalisasi aplikasi Pakinta.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com,Faqih Imtiyaaz