Kadis Dilarang Hadiri Pelantikan Gubernur Sulsel Pakai APBD, Prof Fadjry: Kepala OPD Tidak Diundang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Efisiensi anggaran benar-benar mulai diterapkan.

Termasuk dalam perjalanan dinas atau menghadiri kegiatan di daerah lain.

Terdekat ada pelantikan kepala daerah serentak di Jakarta pada 20 Februari.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry sudah melarang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan APBD.

Lagipula disebutnya hanya Gubernur saja yang diundang.

Sementara kepala OPD tidak masuk undangan agenda pelantikan serentak.

"Memang tidak diundang OPD. Cuma gubernur saja diundang. Sudah kita instruksikan kepala OPD tidak usah pergi dengan gunakan APBD," kata Prof Fadjry Djufry di Kantor Gubernur Sulsel pada Selasa (11/2/2025).

Jika ada kepala OPD yang ingin berangkat, Prof Fadjry meyebut harus menggunakan anggaran pribadi.

Ditegaskan, tidak boleh ada berangkat ke Jakarta menghadiri pelantikan serentak dengan anggaran dinas.

"Tapi kalau ada misalnya mungkin karena keluarganya mau pergi dengan biasa sendiri silahkan. Tapi tidak gunakan APBD dan APBD. Misalkan saudaranya bupati, ya mungkin saja pergi tapi tidak gunakan APBD," lanjutnya.

Di Sulsel ada 14 kepala daerah terpilih asal Sulsel yang tidak bersengketa di MK. 

Kemudian ada sembilan akhirnya menyusul putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi (MK)

Plh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sulsel Rahman Syahid mengatakan sudah mendapat instruksi dari pemerintah pusat agar menyiapkan hotel untuk kepala daerah.

Para kepala daerah ini akan menginap di satu hotel yang sama.

Pemprov Sulsel menyiapkan Hotel Borobudur.

Langkah ini ditempuh guna memudahkan mobilitas ke Istana pada hari pelantikan.

Pemerintah pusat telah menghimbau agar kepala datang empat hari sebelum pelantikan.

Sebab ada sejumlah agenda yang akan dilalui para kepala daerah terpilih.(*)