Opini Muh Zulhamdi Suhafid
SDGs Desa: Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah
Desa menjadi sebuah ujung tombak kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini harus dilakukan upaya dan strategi untuk mewujudkan kemajuan.
Oleh: Muh Zulhamdi Suhafid
Presiden Komunitas Pemuda Kreatif Desa Bangkalaloe, Kab Jeneponto
TRIBUN-TIMUR.COM - Arah gerak kemajuan suatu negara dapat dilihat sejauh mana kemajuan wilayah pedesaannya.
Desa menjadi sebuah ujung tombak kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini harus dilakukan upaya dan strategi untuk mewujudkan kemajuan.
SDGs Desa dapat dijadikan sebagai lokomotif pembangunan desa. Perlu diketahui bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan adaptasi dari SDGs global yang disesuaikan dengan konteks pembangunan desa di Indonesia.
Program ini menjadi manifestasi nyata dari semangat membangun Indonesia dari pinggiran yang telah digaungkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.
Melalui SDGs Desa, paradigma pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan bottom-up dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
Implementasi SDGs Desa di Indonesia telah menunjukkan berbagai capaian yang menggembirakan.
Desa-desa mulai bergerak aktif mengembangkan program-program inovatif yang selaras dengan 18 tujuan SDGs Desa.
Dari pengembangan BUMDes yang menggerakkan ekonomi kreatif lokal, ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang ditanami tumbuhan sayuran, hingga program pemberdayaan perempuan desa yang semakin masif, menunjukkan bahwa desa mampu menjadi motor penggerak pembangunan.
Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya Dana Desa yang menjadi stimulus bagi desa untuk mengembangkan berbagai program pembangunan berkelanjutan.
Namun, di balik berbagai keberhasilan tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
Kesenjangan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan SDGs Desa masih menjadi kendala utama.
Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang mampu menerjemahkan konsep SDGs ke dalam program-program konkret yang sesuai dengan konteks lokal.
Selain itu, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam hal pendataan dan monitoring yang akurat untuk mengukur pencapaian target-target SDGs Desa.
Oleh sebab itu, sosialisasi SDGs Desa secara massif perlu dilakukan demi mewujudkan program tersebut.
Pemerintah daerah harus menjadikan SDGs Desa sebagai program prioritas untuk mendorong kemajuan.
Contohnya di kabupaten Jeneponto, penulis membaca bahwa masih banyak Desa yang belum menjadi SDGs sebagai pedoman arah gerak pembangunan manusia, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bersama, dan catatan penting untuk pemerintah daerah Jeneponto agar kedepannya dapat menjadi perhatian.
Selain itu, penerapan Digitalisasi desa menjadi salah satu kunci penting dalam mempercepat pencapaian SDGs Desa.
Era digital membuka peluang bagi desa untuk mengoptimalkan potensi lokalnya melalui platform digital, baik dalam hal pemasaran produk, pelayanan publik, maupun
sistem informasi desa.
Beberapa desa telah berhasil mengembangkan marketplace digital untuk produk-produk lokalnya, sistem informasi desa yang terintegrasi, hingga aplikasi pelayanan
publik yang memudahkan warga desa. Ini membuktikan bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan karakteristik khas pedesaan.
Kolaborasi multi-pihak juga menjadi faktor krusial dalam menyukseskan SDGs Desa. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, pemuda, dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam mendukung desa mencapai target-target SDGs.
Program-program pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai stakeholder harus ditingkatkan sebagai upaya perwujudan cita-cita Desa Bahagia, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.
Pengalaman menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil dalam implementasi SDGs umumnya memiliki jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak.
Aspek keberlanjutan lingkungan dalam SDGs Desa juga perlu mendapat perhatian khusus. Desa memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan mengingat sebagian besar sumber daya alam berada di wilayah pedesaan.
Program-program seperti desa tangguh bencana, ketahanan pangan, mandiri energi, dan desa wisata berkelanjutan merupakan contoh nyata bagaimana desa dapat berkontribusi
dalam menjaga keseimbangan ekologis sembari mengembangkan potensi ekonominya.
Ke depan, penguatan SDGs Desa perlu terus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan masing-masing desa.
Standardisasi program yang terlalu kaku justru dapat kontraproduktif mengingat setiap desa memiliki tantangan dan potensi yang berbeda-beda.
Flexibility dalam implementasi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar SDGs, akan memungkinkan desa untuk berkembang sesuai dengan karakteristik lokalnya.
SDGs Desa bukan sekadar program pembangunan biasa, melainkan sebuah gerakan transformasi yang membawa desa menjadi subjek utama pembangunan bangsa.
Melalui SDGs Desa, mimpi untuk membangun Indonesia dari desa bukan lagi sekadar slogan, tetapi telah menjadi realitas yang terus berproses.
Keberhasilan SDGs Desa akan menjadi kunci bagi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Karena itu, komitmen semua pihak untuk terus mendukung dan mengawal implementasi SDGs Desa menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.