Di Mana Negara di Balik Pagar Laut itu

Akhirnya, pagar laut itu, dibongkar secara paksa oleh Angkatan Laut atas perintah Presiden.

Dalam pada itu,  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono yang meminta agar pembongkaran pagar laut dihentikan dengan alasan masih dalam proses investigasi.

Namun, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025). Menjelaskan, bahwa pembongkaran pagar laut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto (Tribunnews.com,20/1-2025).

Pertanyaan pun muncul, bagaimsna semestinya mekanisme penyelesaiannya berdasarkan sistem bernegara kita?

Setelah ribut, dan muncul pemberitaan mengenai pagar laut di Kabupaten Tangerang, pada awal Januari 2025, akhirnya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan bahwa Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo akhirnya  memerintahkan dimulainya penyelidikan (kompas.id, 31/1-2025) bagaimana hasilnya nanti?  Publik menantinya.

Sebelumnya, Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri Irjen Mohammad Yassin menyatakan belum ada unsur pidana dalam kasus pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten (Suara nasional,18/1-2025).

Kisruh misteri pemagaran laut itu, hingga kini membuat masyarakat bertanya-tanya dimana dan bagaimana posisi peran negara pada kasus tersebut?

Dalam konferensi pers pada Senin, 20 Januari 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB dengan kepemilikan sebanyak 234 bidang tanah.

“Ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang,” kata Nusron dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN pada Senin, 20 Januari 2025. “Lokasinya juga benar adanya sesuai di aplikasi. (Tempo.co,20 /1-2025).

Di Mana Posisi dan Peran Negara 

Sampai sekarang tidak ada yang mengaku siapa pemilik yang meyuruh pemagaran itu.

Publik pun mereka-reka siapa pemiliknya, sementara pejabat di institusi negara tidak ada yang berani terus terang siapa pemilik atau dalang di balik pemagaran itu.

Bahkan, terjadi saling tunjuk dan lepas tangan soal siapa yang paling berwenang. 

Negara pun terkesan tidak hadir di sana hingga akhirnya keluar perintah Presiden ke Panglima TNI  untuk membongkar pagar laut itu.

Akibat perintah Presiden untuk membongkar pagar itu, proses pengusutan, penyelidikan, dan penyidikan oleh lembaga terkait dan berwenang menjadi semakin tidak jelas.