Kadishub Sulsel di Hadapan Anggota DPD RI: Kalau Ditanya Masalah Kota Saya Hanya Bisa Bilang Macet

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencatat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perkotaan di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Rapat bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah daerah digelar di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin (3/2/2025).

Ketua Komite 1 DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, memimpin langsung rapat tersebut.

Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Andi Erwin Terwo, menyampaikan bahwa kemacetan merupakan permasalahan utama perkotaan di wilayah tersebut.

"Kalau Dinas Perhubungan ditanya terkait permasalahan perkotaan, satu jawaban kami: macet," ujar Andi Erwin Terwo.

Ia mengungkapkan bahwa pergerakan transportasi harian di Sulsel sangat tinggi.

Setiap harinya, terdapat pergerakan sekitar 2.000 kontainer, 600 mobil boks, serta lebih dari 500 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Namun, tingginya mobilitas ini tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai.

Akibatnya, kemacetan terjadi setiap hari di sejumlah titik, terutama di Jl Perintis Kemerdekaan dan Jl Poros Maros.

"Dua rute utama, yakni dari Bandara ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, hanya memiliki satu jalur tol. Titik kemacetan terjadi di Jl Perintis dan Jl Poros Maros, dengan arus lalu lintas yang bercampur aduk. Mulai pukul 03.00 WIB antrean kendaraan sudah terlihat hingga Kabupaten Maros, belum lagi arus dari Bone," jelasnya.

Selain itu, kemacetan juga terjadi di Jl Sultan Alauddin dan Jl Hertasning, terutama menuju Kabupaten Gowa.

Andi Erwin menekankan bahwa permasalahan ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkotaan, karena persoalan serupa juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia.

"Ini harus menjadi perhatian ke depan, dengan merancang jalur arteri dan jalan lingkar khusus untuk mobil kontainer," tegasnya.

Ia berharap Komite 1 DPD RI dapat mempertimbangkan masalah ini dalam perancangan RUU Perkotaan agar solusi konkret dapat segera diterapkan.