Perjuangkan Provinsi Luwu Raya, KKLR Sulsel Desak Prabowo Cabut Moratorium Daerah Otonomi Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Jakarta pada 20 Februari 2025.

Sebanyak 131 calon DOB dari 27 provinsi diundang dalam agenda ini untuk membahas kelanjutan pemekaran wilayah mereka.

Di Sulawesi Selatan, terdapat tiga calon DOB yang diperjuangkan, yakni Provinsi Bone Raya, Provinsi Luwu Raya, dan Kabupaten Luwu Tengah.

Sekretaris Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel, Asri Tadda, mengungkapkan salah satu agenda utama Munas adalah pemilihan ketua umum baru.

Ditambah perumusan program kerja yang lebih jelas untuk memperjuangkan pemekaran DOB.

"Salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum yang baru. Selain itu, kami juga akan menyusun program kerja, khususnya untuk mendorong adanya payung hukum yang lebih jelas terkait pemekaran DOB," ujar Asri saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).

Ia menambahkan bahwa Forkonas selama ini menjadi wadah perjuangan bagi para inisiator calon DOB.

Baca juga: Ketua KKLR Sulsel Dukung Pemekaran Luwu Timur untuk Percepat Terwujudnya Provinsi Luwu Raya

"Semua inisiator dan panitia pembentukan calon DOB bergabung secara sukarela atas kesadaran masing-masing," katanya.

Desakan kepada Presiden Prabowo

Dalam Munas nanti, sambung Asri, Forkonas juga akan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut moratorium DOB yang masih berlaku.

"Forkonas mendesak Presiden agar segera mencabut moratorium pembentukan DOB. Pemekaran wilayah adalah amanat otonomi daerah untuk memastikan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Meski demikian, Asri menekankan bahwa regulasi teknis terkait persyaratan DOB harus diperjelas agar proses pemekaran dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Hanya saja, aturan-aturan teknis terkait syarat dan ketentuan DOB ini perlu diperjelas lagi," tambahnya.

Bone Raya Ikut Didorong

Wacana pemekaran dua provinsi di Sulsel kembali digaungkan.

Yaitu Provinsi Luwu Raya dan Provinsi Bone Raya.

Selain Provinsi Luwu Raya, juga pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Luwu Tengah akan bergabung ke Provinsi Luwu Raya.

Wacana Daerah Otonom Baru (DOB) Baru di Sulsel setelah beredarnya undangan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru.

Dalam undangan disebutkan akan diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru.

Munas ini akan digelar di Gedung Nusantara V DPR RI pada 20 Februari 2025.

Diundang para gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati / wali Kota se Indonesia, dan pimpinan DPRD kabupaten.

Dalam surat lampirannya menyebutkan ada tiga daerah calon DOB baru di Sulsel.

Yaitu Provinsi Bone Raya, Provinsi Luwu Raya, dan Kabupaten Luwu Tengah.

Jika Provinsi Luwu Raya terbentuk, maka ada lima kabupaten memisahkan diri dari Sulsel.

Yaitu Kabupaten Luwu, Palopo, Luwu Tengah, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan DOB Luwu Tengah, Armin Mustamin Toputiri, mengaku mendukung ide pemekaran sebagai langkah yang perlu didorong. 

"Sebagai mantan Ketua Pansus DOB Luwu Tengah di DPRD Sulsel, saya rasa pemekaran perlu disupport," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Sabtu (1/2/2025).

Ia mengaku wacana tersebut memang sudah menjadi perbincangan dikalangan anggota DPR RI.

Namun, Armin juga menyampaikan keraguannya tentang pelaksanaan wacana tersebut, terutama terkait dengan kondisi keuangan negara saat ini. 

"Cuman saya agak sedikit pesimis jika wacana ini digerakkan saat ini untuk mencabut moratorium pembentukan DOB," ungkapnya.

Pasalnya kata kader Golkar Sulsel itu, pemerintah pusat saat ini tengah fokus pada refocusing anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran MBG (Menteri BUMN dan Infrastruktur), yang menyebabkan terbatasnya dana untuk program-program lainnya, termasuk pembentukan DOB.

"Faktanya, kondisi keuangan negara kita saat ini, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) terbaru, semua instansi negara diminta untuk melakukan refocusing anggaran, sepertinya untuk mencukupi kebutuhan anggaran MBG," ungkapny. 

Ia menilai bahwa masalah pendanaan untuk pemekaran wilayah sudah menjadi kendala yang besar sejak dahulu, dan masalah tersebut kemungkinan besar tetap menjadi tantangan utama di masa mendatang.

"Disisi lain pembentukan memerlukan anggaran besar, sy kira titik masalah DOB sejak dulu begitu, apalagi saat ini," jelasnya.

Sulbar Provinsi Pertama Pisah dari Sulsel

Sulawesi Barat menjadi provinsi pertama pisah dari Sulsel.

Sulawesi Barat terbentuk pada berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004.

Ia dinyatakan berpisah dari Sulsel sejak 5 Oktober 2004.

Sulbar kala itu menjadi provinsi ke-33 di Indonesia dan ibu kotanya di Mamuju.

Ada enam kabupaten gabung di Sulbar yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju tengah.

Garis pantai Sulawesi Barat yang panjang juga termasuk potensi wisata bahari yang menjadi karakter kepariwisataan Sulawesi Barat.

Penduduknya dari 5 Kabupaten berada disepanjang pantai (Jazira mandar)  dan  pada masa lalu dikenal sebagai masyarakat “Bahari atau “Pelaut” yang ditandai dengan adanya “Alat Transportasi” penangkap ikan perahu yang dinamakan SANDEQ, merupakan karya monumental pelaut mandar.

Dan sejak Tahun 2017 sampai 2020, Kementerian Pariwisata RI telah menetapkan Sandeq Race sebagai salah satu Kalender Of Event “100 Top Event Nasional”.

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Sulawesi Barat.

Selain karena potensi pariwisata yang cukup besar, pariwisata juga menjadi salah satu penghasil pendapatan asli daerah.

Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan.(*)