Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Ketua DPRD Sulsel: Belum Ada Pembahasan Pemekaran Provinsi Luwu Raya dan Bone Raya

Wacana pemekaran wilayah di Sulsel kembali mencuat, namun Ketua DPRD Andi Rachmatika Dewi mengungkapkan belum ada pembahasan terkait hal itu.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun Timur/Renaldi Cahyadi
DPRD SULSEL - Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel beberapa waktu lalu. Andi Rachmatika Dewi mengaku belum ada pembahasan tentang pemekaran wilayah di Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi, mengungkapkan hingga saat ini belum ada informasi terkait pembahasan mengenai pemekaran wilayah.

Wacana pemekaran wilayah di Sulsel kembali mencuat. 

Dua provinsi rencananya akan dimekarkan adalah Provinsi Luwu Raya dan Bone Raya

Selain itu, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang bergabung dengan Luwu Raya juga tengah direncanakan.

Wacana tersebut kembali mencuat setelah beredarnya undangan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), mengundang seluruh Pj Gubernur se-Indonesia untuk musyawarah nasional.

Namun, Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, mengaku belum menerima informasi mengenai hal tersebut. 

"Belum ada info (mengenai rapat pembahasan pemekaran wilayah di DPRD Sulsel)," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Sabtu (1/2/2025). 

Bahkan, Cicu menambahkan bahwa pembahasan terkait pemekaran wilayah di Sulsel juga belum ada. 

"Setahu saya belum ada (pembahasan), saya akan cek dulu," ujarnya singkat.

Sementara itu, Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan DOB Luwu Tengah, Armin Mustamin Toputiri, mengatakan bahwa ia mendukung ide pemekaran sebagai langkah yang perlu didorong. 

"Sebagai mantan Ketua Pansus DOB Luwu Tengah di DPRD Sulsel, saya rasa pemekaran perlu disupport," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Sabtu (1/2/2025).

Armin mengungkapkan bahwa wacana ini sudah menjadi perbincangan di kalangan anggota DPR RI. 

Namun, ia juga mengungkapkan keraguan mengenai pelaksanaan wacana tersebut, terutama terkait dengan kondisi keuangan negara saat ini. 

"Cuman saya agak sedikit pessimis jika wacana ini digerakkan saat ini untuk mencabut moratorium pembentukan DOB," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat tengah fokus pada refocusing anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran Menteri BUMN dan Infrastruktur (MBG), yang menyebabkan terbatasnya dana untuk program-program lainnya, termasuk pembentukan DOB. 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved