2.500 KK di Makassar jadi Sasaran Program 3 Juta Rumah Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar mengusulkan 2.500 KK sebagai sasaran  Program 3 juta rumah. 

Program ini merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Program ini digagas guna mengurai kemiskinan dan menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat. 

Progran 3 juta rumah per tahun ini menyasar 2 juta rumah di wilayah perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. 

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin mengatakan, 2.500 KK tersebut tersebar di sembilan kecamatan. 

Kendati telah mengusulkan 2.500 KK, Pemkot Makassar harus menunggu survei dari kementerian. 

"Nantinya hasil survei itu mengacu kepada kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian terhadap program ini di Kota Makassar," ucap Mahyudin, Jumat (31/1/2025). 

Saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang melakukan survei. 

Survei dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, mulai 16 Januari hingga 16 Februari 2025

"Yang adakan surveinya ini adalah Kementerian PKP, kami hanya memfasilitasi buat dengan kecamatan dan kelurahan," jelasnya. 

Adapun sasaran program 3 juta rumah ini merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Makassar Noorhaq Alamsyah menyampaikan, sebanyak 95 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Makassar tak punya rumah alias backlog. 

Kondisi ini biasa ditemukan di masyarakat, dimana mereka yang sudah berkeluarga masih tinggal dengan orang tua. 

Jika dikalkulasikan, butuh 1300 hektare lahan untuk mengatasi backlog 95 ribu KK tersebut. 

Alamsyah menyampaikan, Disperkim Makassar khususnya Bidang Perumahan bertugas memberikan pemenuhan kebutuhan dasar untuk rumah layak huni bagi masyarakat.

Hal itu sejalan dengan program pemerintah pusat yakni 3 juta rumah, 2 juta diantaranya dibangun di pedesaan, dan 1 juta di wilayah perkotaan. 

"Kenapa harus ada itu program karena data backlog di Sulsel 400 ribu sekian. Di Makassar 95 rb. Backlog itu kebutuhan rumah, jadi ceritanya ada KK tapi tidak punya rumah," ungkapnya. (*)