Enam Pegawai BPN Dipecat, Dua Kena Sanksi Berat Imbas Sertipikatkan Laut Tangerang Banten

*Imbas Penerbitan Sertifikat Perairan Tangerang

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi delapan pegawai ATR/BPN buntut dari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di perairan Tangerang, Banten. 

Adanya SHGB atau SHM itu berkaitan dengan munculnya pagar bambu sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang.

Mulanya, Nusron menyatakan kalau pihaknya telah melakukan investigasi terhadap munculnya penerbitan sertifikat tersebut.

"Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan, pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena kita menggunakan dua survei," kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

"Nah, kemudian nomor dua, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut," sambung dia.

Adapun dua metode survei pengukuran luas laut yang diterbitkan sertifikatnya itu kata Nusron, yang pertama melalui petugas ATR/BPN dan kedua melalui jasa survei berlisensi. Namun kata dia, kedua metode memiliki hilir untuk pengesahan berada di kewenangan petugas ATR/BPN dalam hal ini Kantor Tanah (Kantah) Kabupaten Tangerang, Banten.

"Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN," kata dia.

Terhadap hal tersebut, Nusron menyatakan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi berat kepada beberapa pegawai ATR/BPN.

"Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," beber dia.

Nusron lantas memerinci inisial nama pegawai yang dijatuhi sanksi atas terbitnya SHGB dan SHM tersebut. Pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. 

Kemudian SH, Eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Lalu ada ET, eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A, serta YS, Ketua Panitia A. 

Kemudian NS, Panitia A.  Kemudian LM, Eks Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET.  Kemudian KA, Eks PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

"Ini delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat. Tinggal proses SK sama saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut," ujar Nusron.

Nusron Wahid mengaku belum menemukan adanya dugaan suap dalam penerbitan sertifikat di atas perairan Tangerang, Banten. "Sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita," kata Nusron.

Namun, Nusron menyebut bahwa untuk menangani apabila ditemukan praktik siap bukanlah kewenangan kementerian. Menurutnya, apabila ditemukan dugaan tindak pidana, maka aparat penegak hukum (APH) bisa menanganinya.

"Kalau masalah suap dan tidak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH bisa dipolisi, bisa di Kejaksaan," ujar Nusron.

Nusron menuturkan bahwa saat ini APH tengah menyelidiki kasus tersebut dan tak menutup kemungkinan mencari dugaan tindak pidananya. "Mereka APH ini sudah on going jalan, sudah berjalan untuk proses sampai ke sana," ungkapnya.

Jeep Rubicon

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyoroti Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin, yang disebut-sebut memiliki mobil mewah jenis Jeep Rubicon.

Dede mengaku mendengar informasi bahwa saat ini Kepala Desa Kohod telah dipanggil Kejaksaan Agung.

"Saat ini Kepala Desa itu sudah dipanggil Kejaksaan kalau saya tidak salah terutama yang Kohod," kata Dede.

Dalam rapat ini, Dede mempertanyakan alasan dominasi penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Desa Kohod.  

Menurutnya, sebanyak 263 bidang HGB dengan total luas 390 hektare berada di desa tersebut, jauh lebih banyak dibandingkan desa lain di sekitar wilayah tersebut.

"Agak unik ini karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang (HGB) 390 hektare ada di situ, di desa lain, malah tidak ada, mungkin ada satu desa yang 3 bidang gitu ya," kata Dede.

Padahal, kata Dede, Desa Kohod tidak termasuk dalam perluasan proyek strategis nasional (PSN) di wilayah tersebut.

"Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak, padahal kalau kita lihat perluasan PSN tidak ada sama sekali," ujarnya.

Selain itu, dia mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tanpa pemantauan khusus.

"Jadi ini menandakan ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak," ucap Dede.

Dede pun lagi-lagi mempertanyakan alasan dibalik dominasi sertifikat di Desa Kohod ketimbang desa lain.

"Tetapi sekali lagi, saya masih bingung Pak Nusron kenapa Desa Kohod paling banyak dibanding dengan desa lain ya? Saya dengar kepala desanya naik Rubicon, kami saja belum tentu kebeli di sini," tuturnya.(Tribun Network/fer/mam/wly)