Kepuasan Prabowo Lebih tinggi Dibandingkan Jokowi, 80 Versus 65

Adapun 20,9 persen responden menyatakan tak puas. Terkait pemberdayaan petani dan nelayan, sebanyak 72,9 persen responden menyatakan puas dan 20,4 persen tidak puas.

Adapun soal penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, hanya 54 persen responden yang merasa puas, sementara 42,4 persen menyatakan tidak puas.

Ihwal pengendalian harga barang dan jasa, sebanyak 60,1 persen responden menyatakan puas dan 35,1 persen mengaku tidak puas.

Kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial

Di bidang kesejahteraan sosial, tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat. 

Pada Maret 2019, angkanya mencapai 62,7 persen, namun turun menjadi 61,6 persen pada Agustus 2020, lima bulan sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan di Indonesia.

Namun demikian, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial naik menjadi 67,2 persen pada Januari 2021 dan kembali meningkat tiga bulan kemudian, yakni 71,3 persen pada April 2021.

Hal ini sejalan dengan bantuan sosial alias bansos tunai yang digelontorkan pemerintah sejak Januari 2021.

Lalu pada Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial mencapai 78,3 persen, lalu turun pada Juni 2022 menjadi 73,4 persen.

Pada Januari 2023, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di sektor kesejahteraan sosial tercatat di angka 77,3 persen dan melonjak menjadi 80,1 persen pada Desember 2023.

Pada Juni 2024, yakni empat bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial mencapai 82 persen sebelum akhirnya naik menjadi 83,7 persen pada Januari 2025.

Dilihat lebih lanjut, sebanyak 85 persen responden mengaku puas dengan kebijakan pemerintah dalam hal mengembangkan budaya gotong-royong, dibandingkan 12,2 persen yang menyatakan tak puas.

Dalam hal memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat seperti BLT, bansos, dan lainnya, sebanyak 72,2 persen responden mengaku puas, sementara 25,4 persen tidak puas.

Soal peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kurikulum, peningkatan kualitas guru, dana pendidikan, dan lain sebagainya, tercatat sebanyak 81,6 persen responden menyatakan puas dan 15,4 persen tidak puas.

Adapun terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 82,6 persen responden menyatakan puas, sementara itu 15,4 persen responden tidak puas.