Rumah Sakit Asing Masuk Indonesia Dinilai Terlalu Terburu-buru

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan akan membuka akses rumah sakit asing dalam forum internasional di Brussels, Belgia pada 13 Juli 2025 lalu. 

Hal tersebut disambut baik Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

Kata Menkes nantinya masyarakat bisa memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus pergi ke luar negeri.

"Pak Presiden kan inginnya agar rakyat Indonesia seluruhnya, seluruh orang bisa mendapatkan akses yang mudah, kualitas bagus dan harga terjangkau," kata Menkes, Rabu(16/7).

Menurut Menkes dengan adanya RS asing di Indonesia, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke luar negeri.

"Jadi menurut saya sih bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang kualitasnya bagus internasional di Indonesia," kata Menkes.

Ahli Kesehatan Global dan Sistem Rumah Sakit, sekaligus Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai wacana ini bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Tanah Air sekaligus memperkuat diplomasi kesehatan Indonesia di panggung global. 

Potensinya ada meningkatkan standar layanan kesehatan, mengurangi juga arus medical turisme ke luar negeri.

Juga berpotensi mempercepat transfer teknologi, standar layanan, dan tata kelola rumah sakit, kata Dicky.

Namun, ia mengingatkan bahwa peluang besar ini juga datang dengan berbagai risiko yang tak kalah serius.

Menurutnya, Indonesia belum sepenuhnya siap dari sisi regulasi untuk menerima kehadiran rumah sakit asing secara terbuka. 

Meski Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 membuka ruang bagi investor asing, pengaturan teknis yang menjamin perlindungan terhadap rumah sakit dalam negeri masih sangat minim.

Rumah sakit nirlaba dan rumah sakit pendidikan dinilai menjadi pihak paling rentan dalam kompetisi dengan rumah sakit asing yang umumnya menyasar segmen menengah ke atas. 

"Regulasi kebijakan yang ada ini belum cukup kuat untuk memberikan proteksi bagi rumah sakit dalam negeri," kata Dicky.

Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap mutu layanan serta potensi dampak jangka panjang terhadap kedaulatan sistem kesehatan nasional.