DPRD Makassar Minta Pemkot Tunda Lelang Fisik Hingga Pelantikan Wali Kota Terpilih

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Mulia (gabungan Demokrat dan Hanura) meminta agar seluruh perangkat daerah Kota Makassar menunda lelang fisik di 2025.

Proyek fisik diharapkan dilaksanakan setelah pelantikan wali kota terpilih, 2025-2030.

Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan program-program Pemkot Makassar harusnya sejalan dengan visi misi wali kota terpilih. 

Menurut Ray, penundaan pengadaan barang dan jasa sejalan dengan instruksi presiden. 

“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, Minggu (19/1/2025). 

Instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut juga ditindaklanjuti melalui Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024 . 

Ada delapan poin yang dituangkan dalam edaran tersebut. 

Larangan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dituliskan dalam poin kedelapan. 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota diharapkan melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan. 

Surat edaran ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih resmi menjabat.

“Tujuannya agar transisi pemerintahan dapat berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata legislator Demokrat Makassar ini.

Hal sama disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura, Muchlis Misbah yang juga Bendahara Fraksi Mulia, turut mendukung langkah ini.

Ia menegaskan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.  

Arahan ini menjadi penting mengingat pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran.

Sebab Pilkada 2024 sendiri telah menjadi momentum penting bagi warga Makassar dalam menentukan arah masa depan kota Makassar.