Ribuan Nakes Bone Protes Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK, Dinkes: Keuangan Daerah Terbatas

Persoalan utama yang dihadapi Pemkab Bone adalah keterbatasan keuangan daerah.

"Kita tahu sendiri bagaimana kondisi keuangan Pemda saat ini. Kita menghadapi keterbatasan keuangan, dan regulasi belum memungkinkan tenaga kesehatan honorer mendapatkan gaji tetap," jelasnya.

"Berbeda dengan guru yang dapat digaji melalui Dana BOS, tenaga kesehatan tidak memiliki mekanisme serupa melalui Dana BOK," sambungnya.

Saat ini terdapat 318 tenaga non-ASN kesehatan yang tidak terdata dalam pangkalan data resmi, meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan jumlah mereka mendekati 1.000 orang.

Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.

"Kami ingin menyelesaikan semua persoalan ini secara tuntas. Namun, kewenangan membuka formasi PPPK ada di BKPSDM. Koordinasi dan upaya persuasif terus dilakukan," tuturnya.

Salah satu langkah yang telah diambil adalah pembukaan formasi PPPK.

Namun, rekrutmen ini hanya terbuka bagi mereka yang tercatat dalam database nasional.

Hal tersebut membuat sebagian tenaga honorer yang tidak terdata merasa cemas akan masa depan mereka.

"Kami berharap ada petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat agar semua tenaga kesehatan mendapatkan kepastian. Kami ingin menjalankan pemerintahan tanpa melanggar regulasi," harapnya.

Ia juga menyampaikan meskipun para tenaga kesehatan tidak digaji secara reguler melalui APBD, mereka tetap menerima insentif perjalanan dinas dan jasa rekam medis sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Ke depan, drg Yusuf berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih inklusif, sehingga tidak ada tenaga kesehatan yang merasa diabaikan.

"Kami tidak ingin ada yang dirugikan. Kami menghargai pengabdian teman-teman tenaga kesehatan. Semoga ada solusi yang memungkinkan kami menyelesaikan ini secara menyeluruh," tandasnya.(*)