Diskriminasi Murid Menunggak SPP,  Sosiolog Pendidikan Unismuh Makassar: Lemah Sistem Pendidikan

Selain itu, kasus ini mencerminkan bagaimana beban finansial dalam pendidikan sering kali menjadi penghalang yang tidak semestinya, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Tawaran Solusi

Jamaluddin menekankan bahwa diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Ia mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan aturan yang melarang segala bentuk hukuman berbasis ekonomi terhadap siswa. Regulasi ini juga harus mencakup sanksi yang jelas bagi pendidik maupun institusi pendidikan yang terbukti melanggar.

Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya program bantuan pendidikan yang lebih merata dan transparan. Pemerintah, terutama di tingkat daerah, harus memastikan ketersediaan subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

Jamaluddin juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan etika profesional dan kepekaan sosial bagi para guru. Ia berpendapat bahwa pelatihan ini harus menjadi bagian dari pengembangan kapasitas tenaga pendidik, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan sosial siswa dengan bijaksana. 

Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar, kata Jamaluddin, penguatan kapasitas tersebut bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan di 11 Prodi yang ada.

"FKIP Unismuh siap jadi mitra pemerintah untuk penguatan kapasitas guru, agar kejadian ini tidak terulang pada masa mendatang," pungkas Jamaluddin.

Jamaluddin berharap bahwa insiden ini dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem pendidikan di Indonesia. Ia mendorong pemerintah, sekolah, dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil. 

"Pendidikan harus menjadi ruang bagi semua anak bangsa untuk berkembang, bukan tempat di mana mereka merasa terpinggirkan karena keadaan ekonomi," tutupnya.(*)