Kisah di Balik Simpel dan Mudahnya Memalsukan Tanda Tangan Bupati MYL

PANGKEP, TRIBUN-TIMUR.COM - Sejatinya, tanda tangan itu alat otoritasi personal unik dan susah diduplikasi.

Itulah kenapa tradisi Inggris dan Romawi menamainya "signature";  lafalan tulisan nama bersambung.

Namun tidak dengan signature Bupati Pangkep Muhammad Yusran "Aso" Lalogau (32 tahun).

Bubuhan tanda tangan bupati termuda di Sulsel ini, begitu simpel dan nyaris mudah diduplikasi. 

Bentuknya hanya dua coretan bertingkat dan bersambung.

"Paling gampang memang dipalsukan itu tanda tangannya Aso," ujar Hj Herlina Apt MKes, ibu incumbent bupati terpilih itu, usai peresmian empat proyek strategis daerah di Puskesmas Kota Pangkajene, Jl Andi Burhanuddin, Jagong, Pangkep, Sabtu (28/12/2024) sore.

Respons Herlina yang juga Kadis Kesehatan Pangkep ini diungkap sekitar 40 menit usai bupati membubuhkan tanda tangan di  empat prasasti batu proyek peresmian simbolik bidang kesehatan itu.

Empat proyek itu yakni Puskesmas Kota di Jagong, mobile Public Safety Center (PSC 119) di Bungoro, Puskesmas Pulau Sarappo di Liukang Tupabiring Selatan, dan fasilitas Ruang Rawat Inap (RRI) Puskesmas Segeri.

Dan memang, selalu ada kisah dan harapan di balik tiap tanda tangan.

Herlina berkisah, tanda tangan simpel anaknya itu dimulai saat Aso masih duduk di bangku sekolah dasar.

Itu sekitar 23 tahun lalu.

Kala itu, jelas Herlina, Aso baru belajar bikin tanda tangan.

"Saya bilang, kalau kau ada nasib jadi pejabat Nak, bikinlah tanda tangan  sederhana," kata Herlina.

"Karena nanti kalau jadi pejabat kau akan banyak tanda tangan dokumen penting," ujarnya.

Saat, sang ibu mengungkap itu, teknologi otorisasi tanda tangan digital, baru saja diaplikasi terbatas di perusahaan IT raksasa global seperti Microsoft.

Dan, 21 tahun kemudian, tanda tangan simple si Aso, terkonfirmasi benar.

Muhammad Yusran Lalogau dilantik jadi Bupati ke-11 Pangkep, 26 Februari 2021, tiga tahun lalu. 

Kala itu, usia politisi Nasdem kelahiran Pangkep, 1 April 1992 itu masih 28 tahun 10 bulan.

Dan, di bulan pertama, dia mulai sibuk mengotorisasi dokumen penting pemerintahan daerah.

Meski tiga tahun terakhir, penggunaan tanda tangan fisik kian berkurang menyusul regulasi penggunaan e-signature kian ketat untuk pejabat pemerintahan.

Tanda tangan digital diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa e-signature menjadi alat bukti yang sah di mata hukum Indonesia.

e-Signature atau tanda tangan elektronik ini memang dianggap lebih efisien, baik dari segi waktu, biaya, dan meminimalisir penggunaan dokumen fisik.

Dengan e-Signature Anda bisa menandatangani dokumen dengan lebih cepat, tidak perlu mencetak dokumen, menandatanganinya secara fisik, dan mengirimkan dokumen melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. (*)