Masalah Ekonomi, Judi dan KDRT Jadi Penyebab Utama Perceraian di Kabupaten Bulukumba Sepanjang 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA- Angka perceraian suami istri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan masih tinggi.

Data Pengadilan Agama (PA) Bulukumba, menyebutkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke suami sebanyak 626 kasus.

Rinciannya penggugat cerai 488 kasus dikabulkan oleh hakim.

Sedang 16 kasus ditolak dan 110 dicabut dan ada sembilan kasus gugur serta tiga tidak dapat diterima gugatannya.

Sedang ada 126 kasus cerai talak yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) telah diputus.

Sebagai rincian 94 kasus dikabulkan, tiga ditolak, 21 dicabut dan dua gugur dan enam tidak dapat diterima.

Baca juga: 500 Pasangan Cerai karena Beda Pilihan Politik

Jumlah kasus tersebut sejak Januari hingga pertengahan Desember 2024.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Bulukumba, Nurwahida menjelaskan bahwa kasus perceraian ini didominasi oleh gugatan pihak perempuan (istri).

"Penyebabnya, beragam mulai persoalan ekonomi, judi, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus menerus, cacat badan," kata Nurwahida kepada wartawan di Bulukumba, Kamis (26/12/2024).

Sementara perceraian di Bulukumba tahun 2023, yaitu cerai talak ada 129 yang telah diputus.

Rincian 104 kasus dikabulkan, satu ditolak, 12 dicabut, empat gugur dan delapan tidak dapat diterima.

Sementara cerai gugat ada 636 kasus telah diputus dengan rincian 527 dikabulkan.

16 kasus gugat ditolak, 70 dicabut, 16 kasus gugur dan tujuh tidak dapat diterima.

Untuk kasus tahun 2023 ini juga beragam penyebabnya salah satunya hadirnya pihak ketiga dan perselingkuhan serta dampak media sosial. 

Faktor Perceraian 
Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel Husen Sarujin membeberkan faktor meningkatnya angka perceraian.

Dr Husen yang juga pegawai Kantor KUA Kecamatan Galesong Selatan ini mengatakan ada beberapa ada dua faktor yang mempengaruhi perceraian yaitu faktor internal maupun eksternal, seperti masalah ekonomi dan perselingkuhan atau pihak ketiga, media sosial dan tingkat pendidikan.

Ia juga sangat menyayangkan angka cerai yang semakin meningkat.

“Kita berharap kasus perceraian semakin menurun karena dampak cerai sangat berpengaruh bagi keluarga terutama psikologi anak, katanya di Gowa 15 Oktober 2024.

Ia juga berharap kedepannya pihak pengadilan agama agar lebih mengedepankan keutuhan rumah tangga dibanding dengan putusan cerai.

Sebaiknya Pengadilan Agama menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berkonsultasi keluarga sakinah di KUA masing-masing.

Lanjutnya, KUA harus berperan aktif dalam memberikan konsultasi maksimal memberi waktu 10 hari atau satu bulan untuk memikirkan lagi sebelum keluarga tersebut menggugat cerai di pengadilan.

“Intinya sebagai penghulu harus berusaha bagaimana agar tidak terjadi perceraian dengan memberikan pandangan dan motivasi agar keluarga kembali harmonis.

“Peran penyuluh agama juga diharapkan bisa memberikan pembinaan dan motivasi agama kepada keluarga agar terhindar dari perceraian, ” katanya yang juga sebagai dosen UIN Alauddin Makassar.

Ia juga memberikan contoh saat dirinya menangani masalah keluarga sakinah di KUA Kecamatan Galesong Selatan.

“Jadi ada keluarga datang untuk konsultasi keluarga sakinah yang isinya meminta solusi untuk perceraian, tapi saya berikan waktu hingga 10 hari untuk memikirkan ulang dan terus memotivasi agar keduanya tetap bersama. Alhamdulillah keluarga tersebut kembali menyatu hingga diberi momongan lagi.

“Pada prinsipnya kita harus mempersulit perceraian dan mempermudah pernikahan karena perceraian adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci Allah SWT,” katanya.(*)