Penyebab Gaji Kades di Bone Belum Dibayarkan

TRIBUNBONE.COM, BONE - Sekira 50 Kepala Desa mengadu ke DPRD Bone untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone agar segera membayar gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Aspirasi tersebut disampaikan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kamis (19/12/2024). 

Menanggai hal tersebut, Kepala dinas PMD Bone Andi Gunadil Ukra juga memastikan akan menyelesaikan problematika tersebut.

Ia mengaku pembayaran BHPR yang merupakan kewenangan Provinsi akan diusahakann terbayarkan di 2024 dan paling lambat bulan Januari 2025 nanti.

” Masih ada 60 persen dana Provinsi yang belum masuk ke kas Pemkab Bone, hingga BHPR belum dapat terbayarkan, dan kita menunggu transferan dari Provinsi untuk membayarkan BHPR tersebut,”ujarnya.

Sebelumnya, Plt BKAD Bone, Budiono menegaskan pihaknya akan menyelesaikan pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa di bulan Desember.

Ia berjanji pembayaran penghasilan tetap (Siltap) dan pengadaan barang dan jasa (Barjas) akan tetap diselesaikan di tahun 2024.

“Mengenai Siltap dan Barjas saat ini sementara berproses dan insyaallah akan kami selesaikan di tahun 2024 ini (akhir bulan),"ujarnya

"Sementara untuk pembayaran BHPR (Bagian Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menunggu dana tranfer dari provinsi, jika dananya sudah ditransfer insyaallah akan kami selesaikan," sambungnya.

Meski begitu, pihaknya tetap memproses pencairannya.

“Kalau berbicara kendala pasti saya bilang dana yang belum terkucurkan semua. Tetapi sementara berproses pencairannya, insyaallah secepatnya dibayarkan gaji kades dan perangkat desa,”tegasnya.

Sebelumnya, Sekira 50 Kepala Desa mengadu ke DPRD Bone jalan Komplek Stadion, Kecamatan Tanete Riattang Barat mengenai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone agar segera membayar gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa.

“328 Desa di Bone, jadi 328 dikali 10 sekitar 3280 orang yang menaruh harapan. Tuntutan kami hari ini bagaimana pembayaran gaji Kepala Desa dan perangkat desa dapat terselesaikan hingga Desember,"ujar Ketua Apdesi Bone, Rusli ruang rapat Badan Anggaran DPRD Bone, Kamis (19/12/2024). 

"Sebagaimana kami telah menunaikan kewajiban dalam membayar pajak, tolong bantu kami karena hingga kini ada kepala desa yang tidak menerima gaji mulai dua bulan, 3 bulan bahkan 6 bulan lamanya," sambungnya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I Rismono Sarlim turut prihatin dengan nasib kepala desa dan perangkat desa yang hingga kini belum terbayarkan gajinya.

Ia berharap agar Pemkab Bone serius menangani hal tersebut, ia juga meminta kepastian kepada Pemda Bone perihal kapan gaji tersebut dapat dibayarkan segera.

“Desa adalah ujung tombak pemerintahan, terutama mengenai pajak Bumi dan Bangunan, jadi kami minta kepada Pemda Bone untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkat desa di Bone,” ujarnya.(*)