Pengamat: Pilkada Lewat DPRD, Timnya Harus Diseleksi Ketat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah memberikan tanggapan terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme legislatif, yang tengah dibahas di berbagai kalangan. 

Menurut Hasrullah, jika Pilkada dilaksanakan melalui lembaga legislatif, maka harus ada seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas dan integritas calon kepala daerah yang akan dipilih.

“Sekarang kalau dimajukan ke DPR, harus memang pertama orang yang menjadi tim seleksi DPR itu betul-betul diseleksi dulu," katanya saat dihubungi, Kamis (19/12/2024).

Sehingga, kata Hasrullah, keterwakilan masyarakat untuk memilih pemimpin eksekutif dapat berjalan dengan bersih.

"DPR harus menyeleksi, masukkan semua calon, dilihat dari leadershipnya, pengalaman mengelola organisasi, CV-nya kita tahu. Jadi tidak boleh lagi orang yang tidak punya pengalaman leadership,” ungkapnya.

Ia menilai usulan Presiden Prabowo ini berlandaskan tiga faktor.

Kata Hasrullah, untuk memastikan cost politik pada Pilkada yang transparan dan terkontrol.

“Jadi yang diutamakan oleh Prabowo itu adalah tiga faktor yang dia perjuangkan sejak 2019 yang lalu. Pertama itu cost politik harus transparan. Itu pasti disiapkan, dan itu dari mana kan yang jadi masalah,” ungkapnya.

Faktor kedua, yakni soal konflik yang sering terjadi baik pra maupun pasca Pilkada. 

Ia mengambil contoh di Makassar, beberapa waktu lalu saat debat kandidat Pilgub Sulsel, kedua kubu pendukung masing-masing paslon terlibat bentrok.

“Di Makassar contohnya kita lihat kemarin kan, di dalam orang berdebat di luar orang baku lempar. Belum lagi konflik-konflik yang lain di daerah, yang saling menjegal dan saling menjelekkan,” ujarnya.

“Yang ketiga, dan ini sangat terstruktur sistematis dan massif, yaitu money politik. Kalau cost politik itu bisa kita hitung, misalnya menyiapkan anggaran sekitar 500 miliar itu jelas harus diungkapkan jadi tidak ada yang timpal,” tambahnya.

Faktor lain yang menurutnya menjadi alasan Presiden Prabowo mengusulkan pemilihan tidak langsung untuk Pilkada adalah dengan melihat maraknya praktek politik uang. 

Di mana, menurut Hasrullah, tak seperti cost politik yang dapat dilaporkan secara transparan, money politik sangat sulit dideteksi.

“Kalau tidak diatur, itu kita tidak tahu dari mana asal usulnya uang. Tidak transparan. Akhirnya kita menyalahgunakan norma-norma yang tidak bagus," jelasnya.

"Jadi money politik itu sangat mahal, dan itu sekarang sudah terjadi post truth. Masyarakat sudah tidak malu-malu menerima uang,” tambahnya.(*)