Bawaslu Sulsel: Facebook Jadi Sarang Utama Hoaks di Pilkada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengungkapkan bahwa Facebook menjadi platform utama penyebaran hoaks dan ujaran kebencian selama proses Pilkada 2024 di Sulsel.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena dianggap dapat memengaruhi stabilitas demokrasi dan opini publik di tengah proses politik.

Menurut anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, mayoritas kasus penyebaran informasi palsu terjadi di akun media sosial (medsos) Facebook.

"Kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian rata-rata berasal dari akun Facebook, baik melalui akun palsu maupun anonim,” ujar Alamsyah, Kamis (19/12/2024).

Daerah Jadi Sasaran Penyebaran Hoaks

Alamsyah mencatat, sejumlah daerah di Sulsel menjadi titik rawan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Pertama di Kabupaten Luwu. 

Alamsyah menjelaskan bahwa ujaran kebencian disebarkan melalui akun palsu. 

Namun, laporan tidak diproses karena admin media sosial gagal mendeteksi pelakunya.

"Di Luwu itu persoalan ujaran kebencian tetapi tidak diproses laporannya, karena tidak terdeteksi admin sosmednya. Oknum tersebut memakai akun palsu di Facebook," ungkapnya.

Kedua, Kota Parepare. Hoaks muncul dari media online terdaftar, tetapi berhasil diatasi setelah redaksi menghapus berita tersebut.

Ketiga, Kabupaten Bone. Kasus ujaran kebencian menyebar dari akun anonim yang hingga kini belum dapat diidentifikasi meskipun sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian.

"Rata-rata kasus ini terkait persaingan kandidat di Pilkada kabupaten/kota dan menggunakan Facebook sebagai media utama,” tambah Alamsyah.

Alamsyah membeberkan temuan tersebut berdasarkan hasil laporan pengawasan siber terkait adanya kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

TikTok Jadi Sarang Hoaks Lainnya

Terpisah, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa TikTok menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian, dan isu negatif selama Pilkada Serentak 2024.

"TikTok menjadi media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan informasi yang melanggar dalam Pemilihan Serentak 2024,” ujar Lolly dalam keterangannya.

Lolly menjelaskan bahwa TikTok diminati karena format kontennya berupa video singkat dengan objek bergerak, sehingga informasi mudah diterima oleh khalayak dalam waktu kurang dari satu menit.

Ia menekankan pentingnya evaluasi pengawasan untuk memperkuat perlindungan terhadap penyalahgunaan dunia digital.

“Saya harap evaluasi ini benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas, khususnya dalam pengawasan siber,” tuturnya. (*)