Kadin Minta Pemerintah Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI, dan PSN

TRIBUN-TIMIR.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong pemerintah, melalui Kemenko Perekonomian, segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kadin.

Hal tersebut diusulkan Kadin Indonesia Bidang KEK, KI, dan PSN dalam rapat koordinasi dengan para perwakilan Kementerian terkait, Jumat (6/12/2024).

"Kadin mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian agar Pokja ini diterbitkan SK secara resmi dan kementerian terkait dapat mengajukan masing-masing perwakilan sekelas Direktur atau Dirjen (Direktur Jenderal)," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI dan PSN, Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resminya kepada Tribun-Timur.com, Minggu (8/12/2024).

"Kami meminta Kadin supaya Pokja ini dibentuk, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur supaya Pokja ini betul-betul dibentuk, di-SK-kan secara resmi, agar tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku industri KEK dan PSN ini cepat teratasi," jelasnya.

Akhmad Ma'ruf Maulana menjelaskan, Pokja yang dibentuk oleh Kadin Indonesia Bidang KEK, KI, dan PSN bersama dengan unsur pemerintah bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai harapan pemerintah.

Hal itu juga sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, melalui program percepatan pertumbuhan industri manufaktur, dengan mengoptimalkan peran KEK, KI, dan PSN dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pokja ini terdiri dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian ATR/BPN.

"Pokja bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik yang menyangkut masalah perizinan maupun masalah infrastruktur," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI dan PSN, Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resminya kepada Tribun-Timur.com, Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut Akhmad Ma'ruf mengatakan, Kadin akan terus mengawal proyek-proyek yang terhambat yang dimiliki oleh anggota Kadin dan swasta, khususnya proyek-proyek yang nonAPBN. Usulan Pokja percepatan PSN non APBN ini akan dilaporkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

"Jadi kita akan mengawal supaya realisasi cepat, nah ini kan teman-temen bergabung semuanya komplit, para pelaku PSN dan KEK hadir, dan sangat berharap pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan, dipercepat, tujuannya itu," ujarnya.

Seperti diketahui, dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN, terdapat komitmen investasi sekitar Rp 2.785 triliun yang akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenant di dalamnya.

Hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp 68 triliun. Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp 481 triliun. (*)