Kementerian Baru Minta Anggaran Ratusan Miliar, Menko Zulkiflie Hasan Rp500 M, AHY Rp503 M

TRIBUN-TIMUR.COM- Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran sekitar Rp 505 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Zulhas meminta ini dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Ketua Umum PAN ini mengusulkan kenaikan anggaran itu lantaran kementeriannya belum punya kantor dan mobil dinas. 

"Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya. 

Zulhas mengatakan, pagu anggaran di kementeriannya saat ini sebesar Rp 44.069.025.000. 

Padahal, kata dia, total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar. 

Maka itu, ia meminta anggaran kementeriannya bertambah Rp 505,9 miliar. 

"Tadi saya sampaikan di banggar, kita ada di banggar, anggaran kami baru Rp 40 miliar, kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp 505 miliar tadi, maka nanti akan dibahas," ucap dia. 

Menurut Zulhas, Banggar DPR RI akan membahas soal penambahan anggaran kementeriannya ini dalam beberapa waktu ke depan. 

"Banggar minta untuk dibahas dengan pemerintah, perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya," ucapnya.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya. Ia mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim. 

“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Ia menjelaskan, dana tambahan itu bakal dipakai untuk membiayai operasional sekretariat dan tiga kedeputian. 

“Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar,” sebut dia. 

Diketahui siang tadi Banggar DPR RI melaksanakan rapat dengan 7 Kementerian Koordinator di Kabinet Indonesia Maju.