Polrestabes Makassar Imbau Pendukung Paslon Tak Konvoi Usai Coblosan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polisi mengimbau seluruh pendukung paslon agar tidak konvoi pasca Pilkada 2024.

Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin menegaskan agar para pendukung paslon tidak melakukan konvoi pasca Pilkada 2024.

"Sebenarnya tidak boleh konvoi tapi kan kita tidak bisa pantau semua satu-satu," katanya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Rabu (27/11/2024).

Sehingga menurutnya, jika ada konvoi pendukung paslon diharapkan agar menjaga ketertiban lalulintas dan kamtibmas.

"Harus tertib, tidak boleh mengganggu ketertiban masyarakat," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 di Kabupaten dan Kota di Sulsel.

Demikian disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan usai apel apel pemberangkatan personel BKO PAM TPS, Ops Mantap Praja Pallawa di Mapolda Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (25/11/2024).

Baca juga: Kampanye Akbar Paslon Pilwali Makassar, Polrestabes Jamin Lalu Lintas Tetap Normal

"Pengamanan khusus pemungutan suara ini dari sebanyak 1.120 dari Polda Sulsel. Kemudian dari Polres jajaran itu ada 8231," ujar Yudhi kepada awak media, Senin (25/11/2024). 

Dengan rincian, khusus untuk PAM TPS nantinya akan dikawal 9351 personel. 

"Ini yang nantinya bertugas di 14.548 TPS, total semua di kabupaten atau kota," tutur Irjen Pol Yudhiawan.

Dia menyebut, personel Polda Sulsel yang terlibat dalam operasi mantap praja, sebanyak 12.465 personel. 

"Polda sendiri 3.444 person dan Polres jajaran 9.021 personel," ujarnya. 

Pada 27 November mendatang, ia memastikan seluruh personel telah berada di lokasi penugasannya masing-masing. 

Sehingga para personel yang ditugaskan kata dia, harus berjaga 1x24 jam.

"Jadi anggota harus mengenali situasi dan kondisi tempat di mana dia bertugas 1x24 jam, sehari atau H-1 sudah mengenali, siapa KPPS, terus TPS di mana, terus ketua RT, RW dan lurahnya. Termasuk Kapolsek dan Babinkamtibmas mereka harus kenal," ucap Yudhi 

Dia mengatakan jika nantinya terjadi kemungkinan terburuk, maka personel yang bertugas akan dihubungi untuk memberikan penanganan. 

"Kalau terjadi sesuatu itulah yang mereka hubungi, mengingat mereka kan tidak semua walaupun dari Sulsel kan mungkin belum pernah ke sana, itu harus dikenali," imbuhnya.

Termasuk, lanjut Yudhi, personel mesti melakukan silaturahmi dengan para tokoh formal maupun informal yang ada di wilayah penugasan.

"Kemudian 30 menit sebelum pelaksanaan pemungutan itu anggota harus hadir mengecek semuanya supaya tidak ada protes dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi," tandasnya. 

"Setelah itu tidak langsung pergi, setelah semuanya lengkap dan lain sebagainya, begitu selesai pemungutan suara dan lainnya tidak langsung pergi tapi harus menunggu sampai dengan penghitungan suara berakhir," sambungnya. 

Jenderal bintang dua emas di pundaknya itu mewanti-wanti terjadi kericuhan di TPS. 

Dia menekankan bahwa personel yang bertugas agar tidak langsung meninggalkan lokasi. 

"Jangan sampai nanti selesai penghitungan suara itu terjadi kericuhan. Setelahnya pun masih terjadi kericuhan, ini kita hindari," jelasnya. 

Menurutnya, seluruh personel telah dibekali perlengkapan. Termasuk uang saku yang merupakan anggaran dari pemerintah.

"Kemudian mulai berangkat karena situasi kondisi geografis ada yang barangkat hari ini. Nanti terakhir sisa 28 dan 29, tergantung dari situasi dan kondisi," ucapnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Sayyid Zulfadli