Pelaku Politik Uang Bisa Dipenjara 36 Bulan

Setidaknya lima catatan penting yang ditekankan Bawaslu Sulsel untuk ASN selama masa tenang Pilkada 2024.

Pertama, memastikan menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan dan berafiliasi dengan partai politik dan/atau salah satu pasangan calon.

Kedua, memastikan (ASN) tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ketiga, memastikan tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Keempat, melakukan sosialisasi terkait Netralitas ASN pada masa tenang lemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 kepada seluruh ASN di wilayah Provinsi Sulsel.

“(Kelima) melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulsel kepada Bawaslu Sulsel dan/atau Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulsel,” imbuhnya.

Sidak PNS

Di hari pertama kerja di masa tenang, Wali Kota Makassar yang juga calon Gubernur Sulsel, Danny Pomanto berjanji mengawasi pegawai lingkup Pemkot Makassar.

Ia mengatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh kecamatan hingga kelurahan di Makassar.

Danny ingin memastikan bahwa aparat pemerintah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, tidak terlibat politik praktis. 

“Saya mulai hari ini (kemarin) akan keliling semua wilayah. Akan sidak semua kecamatan dan kelurahan, siapa yang tidak jaga wilayahnya berarti dia interest, dia mendukung satu paslon,” ucap Danny Pomanto, Minggu (24/11). 

Danny menugaskan seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala OPD, camat, lurah, hingga RT/RW untuk menjaga wilayahnya masing-masing. 

Katanya, semua elemen harus berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. 

Pemilu harus terlaksana sesuai dengan asas luber jurdil alias langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.