Daftar 3 Tokoh Sulsel Pimpinan KPK dari Masa ke Masa, No 1 Umumkan Tersangka Budi Gunawan

TRIBUN-TIMUR.COM -- Daftar tokoh Sulsel jadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari masa ke masa.

Nomor 1 jadi Ketua KPK periode 2011-2015.

Terbaru ada nama Johanis Tanak putra kelahiran Toraja Utara 23 Maret 1961.

Ini periode kedua bagi Johanis Tanak jadi pimpinan KPK.

Johanis Tanak orang ketiga dari Sulsel jadi pimpinan KPK.

Sebelumnya ada nama Abraham Samad Ketua KPK periode 2011-2015, dan Laode Muhammad Syarif Wakil Ketua KPK periode 2015-2019.

Ketiganya berlatar dari almamater yang sama yakni Universitas Hasanuddin.

Semasa menjabat Ketua KPK, Abraham Samad mengumumkan penetapan tersangka Budi Gunawan dugaan gratifikasi

Belakangan Budi Gunawan mengajukan praperadilan.

Hakim Sarpin Rizaldi yang mengadili perkara itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan penetapan tersangka terhadap Budi oleh KPK tidak sah. Penyebabnya adalah saat Budi menjabat sebagai Karobinkar dia tidak termasuk penegak hukum.

Berikut profil ketiga tokoh Sulsel pernah menjabat pimpinan KPK

1 Abraham Samad

Dikutip dari Wikipedia, Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. (lahir 27 November 1966) adalah seorang pengacara dan aktivis Indonesia yang terpilih pada bulan Desember 2011 sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2011–2015.

Abraham Samad meyelesaikan pendidikan sarjana (S1), magister (S2), dan doktoral (S3) di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Gelar doktor diraihnya pada tahun 2010.[5] Disertasinya mengupas penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri dengan pengadilan khusus.

Sejak tahun 1996, Abraham Samad melakoni profesi sebagai pengacara.

Kemudian, untuk menunjang profesi yang digelutinya, Abraham Samad medirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi. 

LSM ini bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti melakukan kegiatan pembongkaran kasus-kasus korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan.[3] Selain itu ACC memiliki tujuan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik serta sistem pelayanan publik yang maksimal dengan sasaran pemberantasan korupsi. Di ACC, Abraham Samad duduk sebagai koordinator.[5]

Samad dikenal dekat dengan Laskar Jundullah yang merupakan kelompok Islam garis keras di Makassar.

Samad merupakan bagian dari tim hukum Komite Penegakan Syariat Islam.

Pada tahun 2002, Abraham Samad menjadi kuasa hukum terdakwa teroris Agus Dwikarna yang ditangkap di Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino karena membawa bahan peledak.

Ia juga dilaporkan dekat dengan Abu Bakar Ba'asyir. Ketika Baasyir mengunjungi Makassar pada Juli 2009, Samad mendampinginya.

Abraham Samad sebelumnya pernah mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)[6] dan Komisi Yudisial (KY).[3] Namun, semua gagal hingga ia memutuskan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Seleksi capim KPK 2011 sebenarnya bukanlah hal baru bagi Abraham karena ia sebelumnya sudah pernah mendaftar sebanyak dua kali. Pada ketiga kalinya inilah Abraham bisa melewati seleksi hingga tingkat akhir (uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR).

Abraham bersama 8 calon (sebelumnya 10 calon) diajukan oleh Pansel KPK yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar di mana Abraham menempati peringkat kelima dari seluruh calon yang diajukan.[3] Abraham merupakan calon pertama yang menjalai uji kelayakan dan kepatutan yang dimulai pada tanggal 21 November 2011.[4]

Pada tanggal 3 Desember 2011, melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham memperoleh suara terbanyak. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara.[8] Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.

2. Laode Muhammad Syarif

Dikutip dari Wikipedia Laode Muhammad Syarif dosen Universitas Hasanuddin Makassar.

Ia menjabat Wakil Ketua KPK periode 2015-2019.

Profil

Dosen Universitas Hasanuddin.

Ahli pendidikan dan pelatihan proyek pengendalian korupsi Indonesia, USAID.

Ahli Kurikulum dan pendidikan hukum lingkungan hidup di Mahkamah Agung.

Anggota Komite Lingkungan hidup IUCN.[1]

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Periode 2020-2023.[2]

3. Johanis Tanak

Dikutip dari Wikipedia Johanis Tanak merupakan alumni Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin ( Unhas) Makassar 1983.

Setelah selesai di Unhas, Johanis Tanak, melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga hingga mendapatkan gelar Doktor Program Studi Ilmu hukum pada Juni 2019.

Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lembaga kejaksaan.

Seperti menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2016 dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Johanis Tanak pun pernah menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ia mengikuti seleksi Calon Pimpinan KPK 2019.

Saat itu, Johanis tidak lolos lantaran tidak mendapatkan suara sama sekali dalam proses voting di DPR.

Berikut raihan suara dari kelima pimpinan KPK yang terpilih tersebut:

1. Setyo Budiyanto: 46 suara/45 suara jadi Ketua KPK

2. Johanis Tanak: 48 suara/2 suara jadi Ketua KPK

3. Fitroh Rohcahyanto: 47 suara/1 suara jadi Ketua KPK

4. Agus Joko Pramono: 39 suara/0 suara jadi Ketua KPK

5. Ibnu Basuki Widodo: 33 suara/0 suara jadi Ketua KPK