MULIA Ajak Warga Makassar Waspadai Intervensi Politik, Aliyah: Kalau Ada Cawe-cawe Viralkan! 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR– Pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) mengajak warga menggunakan hak pilihnya di Pilwali Makassar pada 27 November 2024.

Pada kampanye dialogis di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kamis (14/11/2024), pasangan dikenal dengan akronim MULIA ini mengimbau warga untuk berhati-hati terhadap segala bentuk intervensi politik.

Paslon nomor urut 01 ini mengajak masyarakat untuk memilih kandidat sesuai dengan pilihan hati nurani mereka.

Appi mengingatkan warga bahwa setiap suara diberikan akan menentukan masa depan Makassar. 

"Paling penting adalah jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November, tidak sampai dua minggu lagi. Jangan ada dusta di antara kita," ajak Appi.

Ajakan itu disambut antusias oleh ratusan warga yang hadir. 

Hadir pula Ketua Tim Pemenangannya, Ilham Arief Sirajuddin, dan Anggota DPRD Makassar, Irmawati Sila. 

Seruan "Wattunnami" pun berkali-kali terdengar sebagai bentuk dukungan penuh warga terhadap paslon MULIA.

Baca juga: Pengamat: Appi-Aliyah Berpeluang Raih Swing Voters Usai Debat Pilwali Makassar

Sementara itu, Aliyah Mustika Ilham juga menyampaikan pesan yang sama kepada warga.

Mantan Ketua TP-PKK Makassar ini mengajak mereka untuk memilih pemimpin benar-benar siap melayani rakyat.

Paling penting, kata Aliyah, adalah tidak memilih pemimpin hanya mengandalkan jabatan atau membentuk dinasti politik.

"Jenis calon pemimpin di Makassar ada tiga, yakni pemimpin yang melayani rakyat, pimpinan yang ingin dilayani rakyat, dan calon yang hanya ingin membentuk dinasti. Pilihlah sosok yang melayani," kata Aliyah.

Dalam kesempatan itu, Aliyah juga menjelaskan soal aturan-aturan Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya adalah aturan netralitas pejabat negara dan aparat TNI-Polri dalam Pilkada.

Berdasarkan putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024, pejabat hingga anggota TNI-Polri yang terbukti melakukan intervensi atau bersikap tidak netral di Pilkada dapat dikenakan sanksi pidana.