Langkah Nyata 100 Hari Kerja Seto-Rezky: Bereskan Banjir hingga Macet

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) memaparkan program 100 hari kerja jika terpilih di debat kedua Pemilihan Wali Kota Makassar. 

Program ini mencakup penataan infrastruktur, penanganan banjir dan macet, hingga pengelolaan sampah.

Dalam Podcast Ngobrol Politik Tribun Timur edisi Selasa (13/11/2024), Juru Bicara Tim Sehati, Bahtiar Maddatuang memaparkan seperti apa program 100 hari tersebut. 

Dipandu Host I Luh Devi Sania, berikut petikan wawancaranya:

Hasil debat kedua?

Berjalan lancar dan memuaskan. Tim kami menilai bahwa penampilan Andi Seto sangat baik dan paripurna dibandingkan kandidat lain, terutama dalam menyampaikan gagasan serta program yang telah direncanakan untuk masa 100 hari kerja pertama jika terpilih.

Prioritas utama 100 hari kerja?

Mengatasi banjir dan kemacetan untuk meningkatkan kenyamanan dan mobilitas warga.
Memperbaiki tata kelola sampah dan menyediakan layanan pemungutan gratis di rumah tangga. Memastikan akses pendidikan gratis dan perlengkapan sekolah bagi semua siswa tanpa pungutan.

Meningkatkan layanan kesehatan, termasuk program pencegahan stunting dan pernikahan dini. Memberdayakan sektor ekonomi, khususnya UMKM dan sektor informal, dengan tetap menjaga aspek keberlanjutan ekologis.

Rencana menekan angka kemiskinan?

Andi Seto berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek ekologi. Selain itu, beliau akan memberdayakan UMKM dan sektor informal sebagai cara untuk menekan angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi lokal.

Tim optimistis?

Kami sangat optimis program 100 hari kerja ini dapat memberikan dampak positif dan langsung dirasakan oleh masyarakat Makassar, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rencana pengelolaan sampah?

Sehati berencana mengelola sampah dari hulu hingga hilir secara menyeluruh. Membebaskan iuran sampah bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah. Namun, untuk industri dan kelompok berpenghasilan lebih tinggi, pungutan sampah tetap diberlakukan sebagai subsidi silang guna membiayai operasional pengelolaan sampah, termasuk upah petugas kebersihan yang berjasa menjaga kebersihan Makassar.